Bisnis.com, JAKARTA – Prancis mengecam Amerika Serikat menyusul upaya investigasi terhadap pajak digital yang tengah dipertimbangkan oleh sejumlah negara, dengan alasan langkah tersebut bertentangan dengan seruan persatuan antara negara-negara G7.
"Ada kontradiksi nyata antara AS yang menuntut persatuan dalam G7 dan kemungkinan sanksi perdagangan baru," ungkap Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire mengatakan setelah konferensi telepon G7, Rabu (3/6/2020), seperti dikutip Bloomberg.
Pemerintah Prancis dan AS menyepakati kesepakatan perdamaian awal tahun ini mengenai perselisihan pajak layanan digital Prancis.
Dalam perjanjian ini, Washington sepakat menunda sanksi dan Paris menangguhkan pengenaan pajak digital. Prancis akan kembali menarik pajak pada akhir tahun jika tidak ada kesepakatan dalam pembicaraan di OECD tentang aturan pajak global baru.
Pada hari Selasa, pemerintahan Trump memulai penyelidikan atas pajak layanan digital yang dipertimbangkan oleh beberapa mitra dagang, mulai dari Uni Eropa ke India. Investigasi serupa ke pajak Prancis berujung pada ancaman tarif.
"Kami tidak akan menyerah pada apa pun mengenai pajak digital. Saya telah meminta negara-negara G7 untuk mempercepat perundingan di OECD untuk mendapatkan solusi internasional pada akhir tahun 2020,” kata Le Maire.
Baca Juga
Kesepakatan Internasional
Para pejabat mengatakan kepala keuangan Eropa lainnya yang berpartisipasi dalam telekonferensi G7 kurang konfrontatif. Di sisi lain, para pejabat tersebut mengemukakan pentingnya mendapatkan kesepakatan internasional mengenai pajak digital.
"#Digitaltax adalah jawaban yang tepat untuk permintaan perlakuan pajak yang adil dan setara antara perusahaan tradisional dan digital, satu-satunya yang belum menderita dampak luar biasa dari krisis," Menteri Keuangan Italia Roberto Gualtieri mengatakan di Twitter.
Ketika ditanya mengenai pajak digital setelah telekonferensi G7, Departemen Keuangan AS menolak mengomentari secara spesifik, tetapi mengeluarkan pernyataan yang mengatakan pajak nasionalnya kompatibel dengan kewajiban internasionalnya.
"Kami selalu bersikap jelas bahwa preferensi kami adalah solusi global untuk tantangan pajak yang ditimbulkan oleh digitalisasi, dan kami akan terus bekerja dengan AS dan mitra internasional lainnya untuk mencapai tujuan itu," kata Departemen Keuangan.
