Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

New Normal, Doni Monardo Minta Kepala Daerah Siapkan Manajemen Krisis

Setiap kepala daerah diminta menyiapkan manajemen krisis untuk melakukan pengawasan dan evaluasi saat masyarakat kembali mulai kegiatan secara produktif tapi tetap aman Covid-19.
Nindya Aldila
Nindya Aldila - Bisnis.com 30 Mei 2020  |  18:09 WIB
Kapolda Banten Irjen Pol Fiandar (depan) meninjau Stasiun Daru di Tigaraksa dalam rangka pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kesiapan pemberlakuan kenormalan baru di Kabupaten Tangerang pada Jumat (29/5/2020)./Antara - Mulyana
Kapolda Banten Irjen Pol Fiandar (depan) meninjau Stasiun Daru di Tigaraksa dalam rangka pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kesiapan pemberlakuan kenormalan baru di Kabupaten Tangerang pada Jumat (29/5/2020)./Antara - Mulyana

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta kepala daerah untk dapat segera menentukan waktu dan tempat dalam memutuskan implementasi tatanan baru atau new normal.

Doni mengatakan Gugus Tugas pusat juga meminta setiap daerah menyiapkan manajemen krisis untuk melakukan pengawasan dan evaluasi saat masyarakat kembali mulai kegiatan secara produktif tapi tetap aman Covid-19. Hal itu dilakukan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

“Waktu dan sektor yang akan dibuka kembali ditentukan oleh para pejabat bupati dan walikota di daerah,” ujarnya dalam konferensi pers di Graha BNPB, Sabtu (30/5/2020).

Doni menyatakan jika dalam perkembangannya ditemukan kenaikan kasus, maka tim gugus tugas tingkat kabupaten/kota bisa memutuskan untuk melakukan pengetatan atau penutupan kembali fasilitas publik.

Imbauan kepada kepala daerah itu disampaikan seiring dengan adanya arahan dari Presiden Joko Widodo yang memerintahkan Ketua Gugus Tugas Covid-19 untuk memberikan kewenangan kepada 102 pemerintah kabupaten/kota yang berada dalam zona hijau untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman Covid-19 berdasarkan protokol kesehatan.

Dia menjelaskan, pengambilan keputusan harus melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) dengan melibatkan segenap komponen masyarakat termasuk pakar kedokteran Ikatan Dokter Indonesia, pakar epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, tokoh masyarakat, pakar di bidang ekonomi kerakyatan, tokoh pers di daerah, dunia usaha, dan DPRD.

Adapun, bupati atau wali kota diminta agar melakukan konsultasi dan koordinasi yang ketat dengan pemerintah provinsi khususnya para gubernur. Proses pengambilan keputusan, imbuhnya, harus melalui tahapan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Pertimbangan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan juga simulasi sesuai dengan sektor atau bidang yang akan dibuka, seperti pembukaan rumah ibadah seperti masjid, gereja pura Vihara, pasar, atau pertokoan, transportasi umum, hotel, dan restoran, perkantoran dan bidang-bidang lain yang dianggap penting.

“Tahapan-tahapan sosialisasi tersebut tentunya harus dimengerti dan juga dipatuhi oleh masyarakat,” ujarnya.

Gugus tugas pusat bersama pemerintah provinsi, yaitu gugus tugas tingkat provinsi akan senantiasa memberikan informasi, pendampingan, dan evaluasi serta arahan sesuai dengan perkembangan keadaan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Virus Corona covid-19 Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) New Normal
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top