Bisnis.com, JAKARTA – Pandemi wabah virus corona atau Covid-19 bukan saja berdampak pada manusia, tetapi juga kehidupan satwa, khususnya satwa di lembaga konservasi umum, antara lain kebun binatang, taman satwa, taman satwa khusus, dan Taman Safari.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan di lembaga konservasi umum harus jelas manajemen koleksi satwa dan manajemen bisnisnya.
“Tentang satwa, karena dia milik negara yang kami titipkan kepada lembaga konservasi, maka sudah diantisipasi sejak awal terkait masalah Covid-19, yaitu pada sisi kecukupan kesediaan pakan satwa. Selain itu, antisipasi dan dengan identifikasi yang mendalam, kalau-kalau atau kita khawatirkan virus Covid-19 dapat menular kepada satwa liar,” ujar Siti dalam keterangan pers, Sabtu (16/5/2020).
Menurutnya, yang berkembang sekarang soal manajemen lembaga konservasi, yakni berkenaan dengan kemampuan manajemen untuk memelihara satwa karena LK tutup dan sudah tidak menerima kunjungan, bahkan sejak awal beriringan dengan penutupan taman nasional dan kawasan wisata alam.
“Untuk masalah pakan satwa ada subsidi pakan sebagaimana perintah refocusing program dan anggaran. Itu yang dikelola Dirjen KSDAE dan sudah berjalan,” katanya.
Satu lagi yang sedang dibantu Sekjen adalah stimulus ekonomi, seperti keringanan pajak, keringanan waktu bayaran cicilan, dan lain-lain.
“Bagian ini menjadi otoritas lembaga yang lain, seperti Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, dan lain-lain,” tuturnya.
KLHK mengusulkan dan membahas bersama Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri, termasuk di rapat-rapat terbatas kabinet di mana Presiden Joko Widodo sangat concern.
“Tapi tentu yang lebih penting adalah pada tingkat implementasinya, masih harus diperkuat, harus dengan spesifikasi rinci untuk masuk dalam daftar atau list benefeciaries stimulus. Ini yang sedang kami upayakan sekarang. Presiden, Menko, dan Menkeu sudah keluarkan kebijakan stimulus untuk jenis usaha hutan alam (HPH) dan kami sedang perjuangkan untuk Hutan Tanaman Industri (HTI) serta ini sekarang menyusul lembaga konservasi umum atau dikenal masyarakat luas kebun binatang,” kata Siti.
Menurut Siti, Dirjen dan jajaran Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) merapatkan barisan untuk ini, termasuk kerja sama dan komunikasi dengan mitra. “Saya kira akan bisa terkelola,” kata Siti.
KLHK terus memikirkan bagaimana penyelamatan satwa di kebun binatang yang jumlahnya sangat besar dan memerlukan penanganan. “Untuk itu, saya akan minta dukungan lagi kepada Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan tentang hal ini, demi manajemen pengelolaan lembaga konservasi secara keseluruhan,” ungkap Siti.
Dijelaskan Siti, sejak awal kebijakan distancing, pihaknya mengantisipasi soal pakan satwa, karena satwa milik negara yang harus dijaga.
“Biasanya kebun binatang mendapat dukungan pakan dari pengunjung atau dari buah-buah afkir di toko-toko. Ada kerja sama tentang hal seperti itu. Tapi ketika mulai ada blokade wilayah mikro PSBB di kecamatan atau desa jadi sedikit terkendala, tapi teman-teman di UPT bisa atasi bersama pemda. Dalam APBN sendiri sudah disiapkan dukungan cadangan pakannya,” katanya.
