Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Sengit! Debat Mahkamah Agung AS Soal Laporan Pajak Presiden Donald Trump

Tanda tanya soal laporan pajak (tax return) Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus bergulir. Tidak seperti para pendahulunya, Trump telah menolak untuk merilis laporan pajak.
Renat Sofie Andriani
Renat Sofie Andriani - Bisnis.com 13 Mei 2020  |  11:11 WIB
Presiden Trump memimpin pertemuan dengan petinggi sejumlah industri di AS, Rabu (29/4/2020) -  Bloomberg / Stefani Reynolds
Presiden Trump memimpin pertemuan dengan petinggi sejumlah industri di AS, Rabu (29/4/2020) - Bloomberg / Stefani Reynolds

Bisnis.com, JAKARTA – Tanda tanya soal laporan pajak penghasilan (tax return) Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus bergulir.

Pada Selasa (12/5/2020) waktu setempat, Mahkamah Agung AS mendengarkan serangkaian argumen yang disampaikan tim pembela Trump mengenai apakah catatan keuangan presiden ke-45 AS tersebut harus dibiarkan tersimpan rapat.

Selama ini, Trump telah menolak untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang dapat menjabarkan aset kekayaan dan hasil kerja perusahaan keluarganya.

Dilansir BBC, dua anggota komite Kongres AS dan jaksa penuntut New York pun menuntut rilis laporan pajak Trump berikut informasi lainnya. Namun, pihak pengacara pribadi Trump berpendapat bahwa sang presiden memiliki hak imunitas dengan jabatannya.

Tidak seperti para pendahulunya, Trump telah menolak untuk merilis laporan pajak. Sekian waktu lamanya, tim pengacara Trump melancarkan berbagai upaya menghalangi perintah pengadilan di AS untuk menyerahkan bukti yang diminta.

Dua komite di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS yang dikendalikan kubu Demokrat kemudian menuntut catatan keuangan dari dua bank yang melakukan transaksi dengan Trump, yakni Deutsche Bank dan Capital One, serta dari Mazars, akuntan Trump.

Deutsche Bank adalah salah satu dari sedikit bank yang bersedia memberikan pinjaman kepada Trump menyusul serangkaian kebangkrutan perusahaan pada tahun 1990-an. Dokumen-dokumen yang diminta mencakup catatan yang berkaitan dengan sang presiden, Trump Organization, dan keluarganya.

Namun, tim pengacara Trump berargumen bahwa Kongres AS tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan panggilan pengadilan, dan tidak ada pembenaran yang sah untuk meminta catatan tersebut.

Perdebatan Sengit

Lalu apakah para akuntan dan bankir Trump akan menyerahkan catatan-catatan keuangan di masa lampau kepada MA? Pertanyaan ini belum terjawab. Namun, ada masalah lebih besar yang menyangkut keseimbangan kekuasaan antara Kongres AS dan sang presiden.

Perdebatan antar sembilan hakim MA dengan tim pembela Trump yang dilakukan via konferensi jarak jauh berlangsung sengit. Hakim dari pihak konservatif mengajukan pertanyaan yang menunjukkan keprihatinan tentang pelecehan terhadap presiden dan erosi kekuasaan cabang eksekutif.

Di lain pihak, hakim liberal mengajukan pertanyaan yang menunjukkan kekhawatiran mereka tentang masa jabatan Trump dan tentang kepresidenan itu sendiri. Mereka jelas ingin mengendalikan Trump dan membatasi kekuasaan kepresidenan.

Pada akhirnya, konferensi para hakim Mahkamah Agung terdengar seperti debat yang kerap terjadi di AS, negara di mana banyak pihak memperjuangkan prinsip-prinsip fundamental yang diyakini.

Kasus-kasus terkait kongres kemudian diperdengarkan bersama dan para hakim tampak terbagi berdasarkan kecenderungan mereka. Kalangan liberal tedengar lebih bersimpati terhadap posisi DPR meskipun mereka mengajukan pertanyaan tentang potensi kurangnya batas kekuasaan kongres untuk meminta catatan pribadi presiden.

Hakim meminta Douglas Letter, seorang pengacara untuk DPR, menjelaskan mengapa panggilan pengadilan itu bukan merupakan bentuk pelecehan terhadap Presiden Trump, dan apakah kekuasaan kongres harus dibatasi dalam mengeluarkannya.

Jeffrey Wall, seorang pengacara dari Departemen Kehakiman AS yang mendukung Trump, kemudian berkilah bahwa panggilan pengadilan tersebut memiliki 'potensi besar' untuk 'melecehkan dan melemahkan presiden'.

Kepala Hakim di pihak konservatif, John Roberts, merasa skeptis bahwa Kongres AS tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan panggilan pengadilan, seperti yang diindikasikan oleh tim pembela Trump. Di sisi lain, dia mengajukan pertanyaan bahwa kekuatan kongres tidak terbatas.

Roberts juga tampaknya tidak sependapat dengan Letter bahwa anggota parlemen memiliki kewenangan luas untuk mencari informasi tentang seorang presiden untuk tujuan penulisan undang-undang.

Dari pihak Liberal, Elena Kagan menekankan kepada Jay Sekulow, seorang pengacara untuk Trump, bahwa ajaran mendasar dari perintah konstitusional AS adalah bahwa Presiden Trump tidak berada di atas hukum.

Mahkamah Agung AS selanjutnya diperkirakan akan memberikan keputusan dalam beberapa pekan ke depan. Dengan keputusan MA, informasi keuangan pribadi Trump bisa terbuka untuk publik.

Para pakar mengatakan keputusan itu akan memiliki implikasi yang luas bagi kemampuan Kongres AS untuk meneliti aktivitas Trump dan kemampuan jaksa penuntut untuk menyelidikinya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pajak Donald Trump
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top