Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Ibu Kota Batal Pindah? Rocky Gerung: Sinyal Palsu!

Peneliti Perhimpunan Pendidikan dan Demokrasi (P2D) Rocky Gerung menilai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 yang menegaskan bahwa DKI Jakarta masih berstatus sebagai Ibu Kota Negara (IKN) sebagai sinyal palsu.
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 11 Mei 2020  |  13:03 WIB
Pakar filsafat politik Indonesia Rocky Gerung memberikan pemaparan saat Forum Pikiran, Akal dan Nalar (Roadshow Polmark Indonesia dan Partai Amanat Nasional) di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (5/3/2019). - ANTARA/Didik Suhartono
Pakar filsafat politik Indonesia Rocky Gerung memberikan pemaparan saat Forum Pikiran, Akal dan Nalar (Roadshow Polmark Indonesia dan Partai Amanat Nasional) di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (5/3/2019). - ANTARA/Didik Suhartono

Bisnis.com, JAKARTA - Peneliti Perhimpunan Pendidikan dan Demokrasi (P2D) Rocky Gerung menilai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 yang menegaskan bahwa DKI Jakarta masih berstatus sebagai Ibu Kota Negara (IKN) sebagai sinyal palsu.

“Selama rencana tidak dibatalkan, ngapain nyari sinyal palsu,” kata Rocky kepada Bisnis, Jakarta, pada Senin (11/5/2020).

Rocky berpendapat motif dari dikeluarkannya perpres itu juga palsu. Dia beralasan tidak ada satu pasal yang secara tegas atau eksplisit mengatur ihwal pembatalan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur.

“Sinyal palsu, ya motifnya palsu. Baca saja itu sebagai berita. Berita doang. Besok ada berita baru lagi. Begitu saja,” kata dia.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur menegaskan bahwa DKI Jakarta masih berstatus sebagai Ibu Kota negara (IKN). Presiden Joko Widodo menandatangai beleid ini pada 13 April 2020.

Sejumlah pasal di dalam Perpres tersebut bertentangan dengan rencana pemerintah memindahkan Ibu Kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur.

Pasalnya, Ayat 2 Pasal 21 menyebutkan bahwa pusat kegiatan di DKI Jakarta meliputi pusat pemerintahan dan kawasan diplomatik. Selain itu, Jakarta juga masih menjadi pusat perekonomian hingga acara internasional.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa Perpres 60/2020 tidak ada kaitannya dengan rencana pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Perpres murni mengenai tata ruang di wilayah Jabodetabenpunjur yang berdasarkan aturan sudah harus ditinjau setiap 5 tahun.

“Perpres sama sekali tidak menyinggung mengenai 5 tahun kedepan apakah DKI Jakarta tetap menjadi Ibu Kota Negara atau tidak,” katanya, mengutip keterangan resmi dari situs Sekretaris Kabinet, Senin (11/5/2020).

Pramono mengatatakan bahwa DKI Jakarta secara hukum masih berstatus IKN. Dengan demikian pengaturan tata ruang yang terbit pada 13 April 2020 harus mengakomodasi hal tersebut.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Ibu Kota Dipindah rocky gerung
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top