Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mempertanyakan upaya pemerintah mencetak setidaknya 600 ribu hektare (ha) sawah baru untuk merespons ancaman krisis pangan akibat pandemi Covid-19.
“Solusi menyiapkan ratusan ribu hektar lahan persawahan baru dari pemerintah amat tidak tepat, terlebih saat pandemi,” kata Mardani melalui keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Jakarta, pada Senin (11/5/2020).
Dia mengatakan risiko dari upaya itu terlalu besar dari segi biaya maupun waktu panen. Sebaiknya, menurut dia, pemerintah menyalurkan fasilitas teknologi, sarana prasarana dan kemudahan kredit usaha untuk petani.
Selain itu, menurut dia, subsidi bantuan modernisasi Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) untuk sementara waktu dapat diubah dengan pembayaran langsung ke petani. Hal itu dimaksudkan, imbuhnya, agar para petani dapat memilih benih terbaik secara mandiri untuk ditanam.
“Tanpa mengurangi semangat modernisasi Alsintan,” kata Mardani.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengaku telah menerima instruksi Presiden Joko Widodo untuk menyiapkan lahan sawah baru guna mencegah krisis pangan.
Baca Juga
Kementan akan melakukan optimalisasi lahan-lahan rawa dan lahan marjinal yang mencapai 600.000 hektare.
Upaya penanaman di lahan baru ini disiapkan untuk menjamin ketersediaan beras sampai 3 bulan pertama 2021.
"Agar stok aman sampai awal tahun 2021 kita perlu tambahan di atas 1 juta ton. Perkiraan kami stok akhir 2020 hanya 1,8 juta ton. Kita setidaknya butuh 3 juta ton agar bisa survive 3 bulan pertama 2021," lanjut Syahrul.
Dengan asumsi 600.000 ton ini dapat terealisasi, Syahrul mengatakan terdapat potensi tambahan pasokan sebanyak 900.000 ton beras atau 1,8 juta ton gabah kering giling (GKG). Produksi padi di lahan marjinal sendiri cenderung lebih rendah dari lahan konvensional, hanya di kisaran 3 ton per hektare.
