Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana Dikebut

Pembahasan Rancangan Undang-undang Penanggulangan Bencana akan dipercepat setelah sebelumnya masuk dalam program legislasi nasional. Percepatan pembahasan dilakukan untuk menangani wabah virus Corona atau Covid-19.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 15 April 2020  |  17:25 WIB
Pembahasan Rancangan Undang/undang Penanggulangan Bencana akan dipercepat setelah sebelumnya masuk dalam program legislasi nasional. Percepatan pembahasan dilakukan untuk menangani wabah virus Corona atau Covid/19.
Pembahasan Rancangan Undang/undang Penanggulangan Bencana akan dipercepat setelah sebelumnya masuk dalam program legislasi nasional. Percepatan pembahasan dilakukan untuk menangani wabah virus Corona atau Covid/19.

Bisnis.com, JAKARTA - Pembahasan Rancangan Undang-undang Penanggulangan Bencana akan dipercepat setelah sebelumnya masuk dalam program legislasi nasional. Percepatan pembahasan dilakukan untuk menangani wabah virus Corona atau Covid-19.

"Revisi UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana itu saya sudah kirim surat ke Ketua DPR untuk dipercepat jadwalnya," kata Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto kepada wartawan, Rabu (15/4).

Yandri mengatakan komisinya sudah berkirim surat kepada Ketua DPR Puan Maharani untuk segera menjadwalkan pembahasan RUU tersebut mengingat kebutuan yang mendesak.

“RUU inisiatif DPR ini pun bakal dikebut pembahasannya agar segera disahkan menjadi UU dalam waktu dekat oleh Komisi VIII DPR yang membidangi masalah sosial bersama pemerintah,” kata Yandri.

Yandri mengungkapkan pihaknya juga sudah menyampaikan kepada Kepala BNPB yang juga Ketua Satgas Penangangan Covid-19 Doni Monardo serta Menteri Sosial Juliari Batubara dalam raker beberapa waktu lalu mengenai kesiapan pembahasan.

"Sudah saya sampaikan yang pada prinsipnya Komisi VIII sudah siap membahas dan sudah membentuk Panitia Kerja," kata Yandri.

Menurut Yandri langkah berikutnya adalah apabila dalam waktu dekat ada rapat badan musyawarah (Bamus) DPR maka pimpinan DPR akan memberikan perhatian khusus untuk jadwal pembahasan RUU Penanggulangan Bencana tersebut.

Alasannya, UU yang berlaku saat ini belum memadai kewenangan dan koordinasi pusat dan daerah antar-stakholder termasuk TNI/Polri yang belum termuat.

Wakil Ketua Umum PAN itu juga mengatakan dalam hal penyusunan RUU, pihaknya akan mengundang akademisi, pakar-pakar, tokoh masyarakat, masyarakat sipil untuk memberikan masukan.

DPR periode 2014-2019 lalu sebenarnya juga sudah membahas RUU tersebut bersama pemerintah.

"Periode yang lalu sudah dibahas. Daftar Inventaris Masalah dan Naskah Akademik sudah ada," kata Yandri.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bencana Virus Corona
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top