Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah Anggota Komisi VIII DPR menyoroti kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam penanggulangan wabah Covid-19 terutama terkait transparansi laporan badan tersebut selain kelangkaan alat pelindung diri (APD).
Anggota Fraksi Partai Gerindra, Abdul Wachid mengatakan pihaknya bingung dengan apa yang disampaikan Kapusdatinkom BNPB, Agus Wibowo terkait transparansi data wabah Covid-19.
Agus mengakui masih banyak data yang ditutupi BNPB karena masih banyak kendala di lapangan.
Menurut Wachid, BNPB seharusnya transparan soal data dan memperkuat koordinasi di internal BNPB agar data yang disajikan kepada masyarakat dapat dipercaya.
Namun demikian, dia mengapresiasi kinerja BNPB secara umum yang telah menunjukkan prestasi dengan dilakukannya pembagian 195.000 alat perlindungan diri (APD) ke daerah-daerah.
“Soal transparansi data dan koordinasi yang lemah ini perlu mendapat perhatian. BNPB tidak mengeluarkan data yang sebenarnya itu berbahaya,” ujar Wachid dalam acara Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Ketua BNPB, Doni Monardo dan jajarannya secara virtual, Senin (6/4/2020).
Menurut Wachid, selain ingin tahu sejauh mana koordinasi di internal BNPB, pihaknya juga meminta kepada pemerintah agar Indonesia untuk sementara tidak mengekspor dulu APD ke negara lain.
Alasannya, kebutuhan APD di dalam negeri masih kurang meski BNPB telah membagi-bagikan APD ke daerah-daerah.
Kekurangan APD di deareh-daerah juga disampaikan oleh Anggota DPR Fraksi Nasdem, Lisa Hendrajoni.
Menurutnya, banyak masyarakat maupun tenaga medis mengeluhkan kuranganya APD sehingga kondisi tersebut rawan terhadap serangan wabah Covid-19.
Karena itu, dia meminta BNPB untuk melibatkan para anggota DPR dan bekerja sama dengan instansi di daerah untuk membagikan APD.
Sementara itu, Doni Monardo mengakui bahwa koordinasi di internal BNPB memang masih lemah. Dia mengakui tidak mudah untuk melakukan koordinasi, akan tetapi kondisi itu kini sudah mulai membaik.
‘Koordinasi memang agak berat. Ada ego sektoral yang agak tinggi, tapi kini agak mencair,” ujarnya.
Sedangkan terkait larangan ekspor APD, Doni menyatakan setuju karena tingginya kebutuhan di dalam negeri. Dia juga mengapresiasi langkah Bea Cukai baru-baru ini yang menggagalkan rencana ekspor APD ke Korea Selatan.
Menurutnya, persoalan saat ini adalah bahan baku Apd masih berasal dari luar negeri. Akan tetapi, setelah BNPB melakukan pertemuan dengan sejumlah perguruan tinggi maka kami telah menemukan jalan keluarnya dan pada waktu mendatang bahan baku sudah bisa didatangkan dari dalam negeri sendiri.
