Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Agama memastikan bahwa Pemerintah Arab Saudi bukan meminta penundaan rencana haji tahun ini, tetapi menunda pelaksanaan kontrak layanan di Arab Saudi.
Juru Bicara Kementerian Agama Oman Fathurahman mengatakan isu desakan penundaan haji 2020 diawali dengan adanya pemberitaan yang kurang tepat yang mengutip wawancara Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Muhamad Saleh Benten dengan jurnalis Ekhbariyya TV di halaman Kabah, 31 Maret 2020.
Al Arabiya, salah satu media di Arab Saudi yang mengutip pernyataan itu juga menyebut bahwa Menteri Haji dan Umrah Saudi meminta umat Muslim di semua negara untuk menunda rencana menunaikan ibadah haji sampai situasinya jelas.
Menurut Oman pernyataan Menteri Haji Arab Saudi kemarin berbunyi, “Lidzalik, nahnu thalabna min al-Ikhwan Al-Muslimiin li jami’id duwal wal ‘alam at-tarayyuts fi ‘amali ayyi ‘uquud hatta tattadhahar- ru’yah".
Apabila diartikan maka mengandung makna "Untuk itu, kami [Pemerintah Arab Saudi] minta kepada umat muslim di berbagai negara untuk menunda kontrak apapun sampai kondisinya jelas".
Pernyataan ini kata Oman sejalan dengan surat dari Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi yang ditujukan ke Menag Fachrul Razi pada 6 Maret 2020 lalu.
Baca Juga
"Seperti surat resmi yang disampaikan kepada Menag Fachrul Razi, Menteri Haji dalam wawancara itu meminta agar seluruh negara pengirim jemaah untuk menunda penyelesaian akad-akad atau kontrak haji," ujar Oman Fathurahman di Jakarta, Rabu, (1/4/2020).
Dia menyebut, konteks penyataan pers Menteri Haji Saudi kemarin adalah menunggu atau tidak buru-buru untuk melakukan kontrak pelayanan haji. Dia memperkirakan kondisi ini lantaran pemerintah Saudi masih fokus untuk memaksimalkan penyiapan fasilitas perhajian dibandingkan dengan mengurus administrasi kontrak.
“Sepanjang pihak Saudi belum menyampaikan pemberitahuan secara resmi kepada Kementerian Agama terkait pembatalan haji tahun ini, maka kami tetap berproses seperti biasa,” jelasnya.
Adapun penyelenggaraan haji diatur secara legal formal dalam taklimatul haj yang ditandatangani antara Indonesia dan Saudi. Proses penyiapan haji juga tidak hanya urusan pelayanan di Saudi, tetapi pelayanan di dalam negeri dinilai tidak kalah penting. Pasalnya tugas tersebut menyangkut pemenuhan hak dan kewajiban calon jemaah yang akan berangkat.
Meski Arab Saudi belum mengeluarkan sikap resmi terhadap pelaksanaan haji di tengah pandemi Covid-19, Kementerian Agama telah menyiapkan skenario untuk memitigasi beragam kemungkinan dalam penyelenggaraan haji, termasuk jika akhirnya dibatalkan.
Saat ini, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah sedang menggarap detail-detail skenario agar dapat dilaksanakan secara praktis dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Nanti pada saatnya tentu akan kami sampaikan skenarionya,” ujar Oman.
Sebelumnya menurut laporan Al Arabiya, Menteri Kerajaan Haji dan Umrah Arab Saudi Mohammad Saleh bin Taher Benten mengatakan Arab Saudi meminta umat Islam di seluruh dunia untuk bersabar dan menunda rencana mereka untuk naik haji dan umrah di tengah ketidakpastian seputar pandemi virus Corona.
Dia menyebut bahwa Arab Saudi siap menerima dan melayani peziarah kapan saja. Akan tetapi, kerajaan saudi lebih memprioritaskan keselamatan semua orang.
“Arab Saudi saat ini menyediakan perawatan untuk 1.200 peziarah yang tidak bisa kembali ke negara asal mereka. Kami juga mengembalikan jumlah tersebut [biaya visa] kepada mereka yang memperoleh visa umrah tetapi tidak dapat melakukan umrah, ”kata Benten kepada saluran televisi al-Ekhbariyah dilansir Al Arabiya, Rabu (1/4/2020).
Menurut laporan itu, Arab Saudi menghentikan semua doa di halaman luar dari dua Masjid Suci di Mekah dan Madinah sebagai bagian dari langkah-langkah untuk memerangi penyebaran pandemi Covid-19.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
