Bisnis.com, JAKARTA - Setelah meminta pemerintah mempertimbangkan penguncian (lockdown) untuk Jakarta, sejumlah anggota DPR meminta penutupan semua bandara, pelabuhan, dan terminal bus di seluruh Indonesia akibat kian mewabahnya virus corona.
Hingga kini wabah tersebut telah menelan 78 korban meninggal dan 898 kasus dengan jumlah korban terbanyak terdapat di Jakarta. Sedangkan korban yang sembuh baru 35 orang.
Imbauan untuk menutup semua fasilitas publik bidang transportasi itu disampaikan Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Dimyati Natakusumah dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (26/3/2020).
“Kami mengimbau pemerintah untuk segera menutup tempat-tempat yang menjadi area berkumpulnya orang banyak (public utility) seperti bandara, pelabuhan ataupun terminal bus yang ada diseluruh Indonesia,” ujarnya.
Menurutnya, musibah yang dialami Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang positif corona (Covid-19) bisa dijadikan sebuah pelajaran. Pemerintah harus berani mengambil keputusan yang tepat dan cepat.
Pemerintah juga harus segera melakukan rapat kabinet terbatas guna membahas secara menyeluruh semua sektor yang terkait dengan bencana Covid-19.
“Gugus tugas yang dibentuk Presiden juga bisa memberikan input dan masukan yang tepat kepada Presiden untuk mengambil langkah-langkah konkret cepat dan tepat, karena memang masalah Covid-19 ini adalah pengalaman yang sangat baru di Indonesia,” ujarnya.
Anggota Komisi X DPR Bramantyo Suwondo mengkritik penanganan wabah corona oleh pemerintah karena belum mengambil langkah strategis untuk mengatasi pandemi virus tersebut. Sementara langkah tes massal corona baru dimulai oleh pemerintah terhadap para tenaga medis.
“Dua langkah, lockdown dan tes cepat massal merupakan rekomendasi para pakar untuk menekan laju angka positif Corona. Apalagi jumlah kasus Corona di Indonesia meningkat tajam,” ujarnya.
Dia mengatakan bahwa tingkat kematian akibat corona di Indonesia sangat tinggi melampau rata-rata kematian di dunia. Bila di Indonesia sekitar 8,37 persen kematian, di dunia hanya 4,07 persen.
“Jumlah ini pun masih diragukan karena minimnya transparasi data dari pemerintah. Kebijakan strategis, konkret, serta upaya komunikasi yang jelas dan terbuka harus segera diambil pemerintah supaya tidak ada kesimpangsiuran informasi,” ujarnya.
Sebelumnya, anggota Komisi III DPr Masinton Pasaribu meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah Jakarta untuk duduk bersama membahas dan merencanakan lockdown guna mengatasi percepatan laju penyebaran virus corona.
Dia mengatakan pemerintah tidak boleh egois dan harus duduk bersama demi kepentingan rakyat.
_1660650391.jpg?w=348&h=261)
