Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kasus Penimbun Masker, Hakim Harus Lakukan Penemuan Hukum

Hakim dituntut melakukan penemuan hukum untuk menjerat penimbun masker, hand sanitizer maupun barang barang lain yang langka dan menyebabkan harga jualnya lebih mahal sejak maraknya isu virus Corona (COVID-19).
Newswire
Newswire - Bisnis.com 05 Maret 2020  |  11:07 WIB
Petugas kepolisian Polda Metro Jaya melintasi barang bukti saat rilis dugaan penimbunan masker di gudang di Neglasari, Kota Tangerang, Banten, Rabu (4/3/2020). Polda Metro Jaya berhasil mengamankan 600 ribu masker ilegal berbagai merek saat penggerebekan di sebuah gudang di Tangerang pada Selasa (3/3) sore. ANTARA FOTO - Fauzan
Petugas kepolisian Polda Metro Jaya melintasi barang bukti saat rilis dugaan penimbunan masker di gudang di Neglasari, Kota Tangerang, Banten, Rabu (4/3/2020). Polda Metro Jaya berhasil mengamankan 600 ribu masker ilegal berbagai merek saat penggerebekan di sebuah gudang di Tangerang pada Selasa (3/3) sore. ANTARA FOTO - Fauzan

Bisnis.com, JAKARTA -  Tantangan sedang menanti hakim terkait kasus penimbunan masker dan hand sanitizer dalam suasana masyarakat tercekap isu virus Corona.

Ketua Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) David Tobing menilai hakim dituntut melakukan penemuan hukum untuk menjerat penimbun masker, hand sanitizer maupun barang-barang lain yang langka dan menyebabkan harga jualnya lebih mahal sejak maraknya isu virus Corona (COVID-19).

"Hakim harus melakukan penemuan hukum karena hakim tidak boleh menangguhkan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumannya tidak lengkap atau tidak jelas,” kata David Tobing, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Antara, Kamis (5/3/2020).

Menurut David masker, hand sanitizer, maupun barang-barang lain yang dikategorikan penting pada saat wabah virus Corona walaupun tidak terdapat dalam aturan yang ada, tetap harus dianggap sebagai barang penting yang tidak boleh disimpan atau ditimbun.

Hal ini diungkapkan David Tobing terkait tindakan pemerintah, Kepolisian, Lembaga dan pihak lainnya yang menyatakan bahwa pelaku penyimpanan/penimbunan masker dapat dikenakan pidana penjara 5 tahun dan/atau denda Rp50 miliar karena melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan atas kelangkaan masker sejak maraknya isu virus Corona,

Namun barang-barang tersebut yang dikategorikan penting pada saat wabah virus Corona ini tidak terdapat dalam UU Perdagangan, sehingga penimbun barang-barang tersebut tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

Merujuk kepada pasal 29 UU Perdagangan kategori barang terdiri dari 2 jenis, yaitu Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, jenis-jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting tersebut ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Jika mengacu Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.

Jenis Barang Kebutuhan Pokok dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a yaitu: Barang Kebutuhan Pokok hasil pertanian (beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, cabe, bawang merah), Barang Kebutuhan Pokok hasil industri (gula, minyak goreng, tepung terigu), Barang Kebutuhan Pokok hasil peternakan dan perikanan (daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang).

Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional. Jenis Barang Penting dalam Pasal 2 ayat (6) huruf b yaitu: Benih yaitu benih padi, jagung, dan kedelai, pupuk, gas elpiji 3 (tiga) kilogram, triplek, semen, besi baja konstruksi, baja ringan.

Dari jenis-jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tersebut tidak ditemukan masker maupun hand sanitizer sehingga secara gramatikal Pasal yang menjerat para penyimpan/penimbun masker dan hand sanitizer yang sanksi pidananya berupa penjara 5 tahun dan/atau denda Rp50 miliar tidak tepat digunakan.

Untuk itu, kata David Tobing, hakim harus melakukan penemuan hukum agar bisa menjerat penimbun masker, hand sanitizer, maupun barang barang lain yang dikategorikan penting pada saat wabah virus Corona saat ini.

David juga menyebut jalan keluar lainnya adalah Presiden dalam situasi dan kondisi tertentu seperti dalam hal menghadapi wabah virus Corona dapat menetapkan masker dan hand sanitizer maupun barang lain yang terkait virus Corona sebagai Barang Kebutuhan Pokok atau Barang Penting dengan mengacu kepada Pasal 2 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Dalam aturan itu disebutkan: "Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diubah, berdasarkan usulan Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian terkait".

David Tobing mengharapkan Penegak Hukum tidak hanya berpaku pada penafsiran gramatikal dan tidak salah menerapkan hukum pada penyimpanan/penimbunan masker dan hand sanitizer karena tindakan penyimpanan/penimbunan masker di saat wabah virus Corona merupakan tindakan tidak etis, melanggar hak azasi konsumen untuk menjaga kesehatannya dan juga tindakan penyimpanan/penimbunan tersebut sudah menimbulkan kerugian besar bagi konsumen dan masyarakat luas.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

cegah penimbunan Virus Corona masker

Sumber : Antara

Editor : Saeno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top