Bisnis.com, JAKARTA - Mahfud MD dikritik sejumlah pihak terkait pernyataannya di Istana Bogor, Jawa Barat pada Selasa (11/2/2020). Saat itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tersebut mengatakan bahwa data yang diberikan Veronica Koman, aktivis HAM Papua, adalah sampah.
“Surat banyak. Rakyat biasa juga kirim surat ke presiden. Jadi itu anu lah, kalau memang ada ya sampah saja lah," ujar Mahfud.Karuan hal ini membuat sejumlah pihak mengkritik Ketua MK periode 2008-2013.
Salah satunya dating dari Anggota Komisi Hukum DPR Taufik Basari . "Setiap data dan informasi yang diterima dari masyarakat sebaiknya ditelusuri terlebih dahulu dan dilakukan verifikasi sebelum menyatakan data tersebut valid atau tidak," kata anggota Komisi Hukum dari NasDem ini melalui pesan singkat, Rabu, 12 Februari 2020.
Hal senada disampaikan anggota Komisi Hukum DPR Hinca Pandjaitan. Melalui akun Twitternya, Hinca menyampaikan Mahfud semestinya tak menggunakan diksi 'sampah' untuk menyebut data-data dari tim Veronica Koman.
"Saya kira diksi yang dipakai Prof Mahfud tak baik memakai 'sampah' atas dokumen yang disampaikan Veronica Koman," kata Hinca. Politikus Demokrat itu mempersilakan cuitannya dikutip.
Hinca mengatakan pemerintah bisa mengklarifikasi data-data itu jika memang dianggap keliru. Dia menegaskan, Mahfud tak perlu mengucap kata 'sampah'. "Terlebih dokumen tersebut berisikan nama-nama korban sipil yang meninggal. Pantaskah disebut sampah?" kata Hinca.
Baca Juga
Mahfud Md sebelumnya mengatakan pemerintah tak pernah secara resmi menerima data terkait jumlah tahanan politik dan korban tewas di Papua dari tim Veronica Koman. Mahfud, yang ikut dalam kunjungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Canberra, Australia, mengatakan saat itu memang banyak orang yang ingin bersalaman dengan Presiden.
Dokumen itu sendiri memuat nama dan lokasi 57 tahanan politik Papua yang dikenai pasal makar, yang saat ini sedang ditahan di tujuh kota di Indonesia. Ada pula nama beserta umur dari 243 korban sipil yang telah meninggal selama operasi militer di Nduga sejak Desember 2018.
