Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri Inggris Boris Johnson memulai pencarian 10 lokasi pelabuhan bebas atau free port baru dalam upayanya mendorong pertumbuhan ekonomi Inggris pascaBrexit.
Barang-barang yang memasuki pelabuhan dibebaskan dari pajak dan tarif impor serta mendapat manfaat dari peraturan yang disederhanakan.
Johnson menyatakan pemerintah Inggris tengah mengkaji calon area untuk pelabuhan bebas yang akan diputuskan pada akhir tahun ini. Hal itu seiring dengan persiapan pengumuman anggaran negara pertama dalam pemerintahan itu pada 11 Maret mendatang.
"Rencana itu akan menarik bisnis baru, memperluas lapangan pekerjaan, investasi, dan peluang di seluruh negeri," kata Rishi Sunak, Kepala Sekretaris Departemen Keuangan, dilansir Bloomberg, Senin (10/2/2020).
Rencana ini adalah langkah terbaru bahwa setelah resmi keluar dari Uni Eropa bulan lalu, Johnson berusaha untuk menindaklanjuti janji kampanyenya. Sedangkan minggu ini, Johnson berencana mengumumkan perubahan kabinet pertamanya sejak pemilihan pada Desember 2019.
Namun, rencana pembukaan pelabuhan bebas ini bukan tanpa kontroversi. Ide Johnson telah dikritik sebagai rute pintu belakang bagi penghindar pajak. Komisi Eropa mengatakan tahun lalu bahwa pelabuhan bebas rentan terhadap pencucian uang atau pendanaan terorisme.
Sementara itu, selama akhir pekan, pemerintah mengisyaratkan peningkatan belanja infrastruktur di Inggris bagian utara. The Financial Times melaporkan bahwa Johnson akan menyetujui jalur kereta berkecepatan tinggi 2 Inggris segera setelah 11 Februari 2020.
Konfederasi Industri Inggris memuji rencana anggaran sebagai peluang untuk meningkatkan investasi di seluruh Inggris. Hal itu juga disebut sebagai kesempatan untuk mengubah optimisme menjadi pengeluaran yang akan mengangkat produktivitas dan pertumbuhan.
"Didukung oleh Anggaran pro-perusahaan untuk keterampilan, infrastruktur dan inovasi, bisnis dapat membantu memulai dekade baru pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja di Inggris," kata Direktur Jenderal CBI Carolyn Fairbairn.
Menurutnya, kebijakan ini adalah investasi yang akan memungkinkan pemerataan kesejahteraan di semua wilayah Inggis. Dengan meningkatkan pengeluaran di Inggris bagian utara dan Midlands, Johnson berupaya mengurangi kesenjangan regional dan memberikan penghargaan bagi para pendukungnya di wilayah tersebut.
Rencana itu akan menghabiskan 40 juta pound (US$52 juta) untuk jaringan nirkabel 5G di daerah pedesaan dan investasi dalam angkutan massal.
Akhir pekan ini juga membawa spekulasi bahwa pemerintah mungkin akan berusaha untuk mendanai pengeluaran dengan pajak pada orang kaya.
Seperti dilansir Telegraph, beberapa pejabat Perbendaharaan sedang mengevaluasi bagaimana cara menaikkan pajak dari para pemilik rumah paling berharga, yang lebih mungkin tinggal di selatan.
The Financial Times melaporkan minggu lalu, Sabtu (8/1/2020), bahwa Counselor Sajid Javid tengah mempertimbangkan pengurangan pajak pensiun, yang cenderung menguntungkan orang-orang berpenghasilan tinggi.
"Akan ada investasi besar dalam infrastruktur," kata Sekretaris Perumahan Robert Jenrick.
Namun, beberapa orang mempertanyakan seberapa besar manfaat ekonomi dari pengeluaran ekstra tersebut. Pekan lalu, Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial Nasional di Inggris mengatakan proposal itu tidak mungkin memberikan dorongan seismik terhadap produktivitas atau mengimbangi dampak Brexit.
