Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menyebut banyak pegawai negeri sipil (PNS) gagal dalam seleksi eselon 1 dan 2 karena terpapar radikalisme. Menanggapi hal itu, Badan Kepegawaian Negara turut memberikan komentar.
Pelaksana tugas Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono mengatakan badan itu beberapa kali dilibatkan dalam proses seleksi eselon 1 dan dua di instansi.
Kendati begitu BKN kerap menjadi tim assessment center atau tim panitia seleksi pejabat eselon 1 dan 2. Kendati demikian rekomendasi, izin dan lainnya dikeluarkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
“Tidak selalu melibatkan BKN [dalam proses seleksi], kecuali kalau menggunakan assessment center BKN atau tim pansel yang diambil dari BKN. Rekomendasi, izin dan lain-lain diberikan oleh KASN,” katanya saat dihubungi Bisnis, Senin (10/2/2020).
BKN tak dapat memastikan adanya pejabat eselon yang tidak lolos kenaikan jabatan lantaran terpapar radikalisme. Menurutnya, jika memang ada, kemungkinan data tersebut dimiliki oleh Kemenpan RB.
Dia menyebut, BKN hanya menilai kompetensi managerial jika dilibatkan dalam assessment center. BKN tidak bertugas melihat apakah seseorang terpapar paham radikal atau tidak.
Baca Juga
“Kalau kita dilibatkan dalam assessment center, hanya utk menilai kompetensi managerialnya, tidak melihat apakah dia terpapar radikalisme atau tidak,” jelasnya.
Pun begitu dirinya meyakini sejauh ini belum ditemukan adanya sistem yang dapat mendeteksi seseorang terpapar paham tertentu. Kemungkinan diketahui dari perilaku dan rekam jejak. “Belum ada alat tesnya,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menyatakan sejumlah pegawai negeri sipil gagal dalam seleksi eselon 1 dan 2 karena terpapar radikalisme.
"Banyak, saya kira banyak," kata Menteri di Batam, Kepulauan Riau, Senin (10/2/2020).
Tjahjo memastikan pejabat eselon 1 dan 2 harus bersih dari paparan radikalisme, narkoba, dan korupsi. Pejabat eselon 1 dan 2 harus memahami masalah gratifikasi dan PPATK.
Sebabnya ASS diminta berhati-hati terkait radikalisme dan terorisme. Jangan sampai, seseorang sudah ingin menjadi pejabat eselon dan didukung, namun tersandung masalah itu.
"Bagaimana mau menjabat eselon 1 dan 2, tapi pola fikirnya sudah mengarah ke sana," ujarnya.
