Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah perlu merumuskan pertimbangan yang komprehensif untuk memulangkan warga eks-ISIS asal Indonesia.
Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Bonny Hargens menilai repatriasi warga eks-ISIS bagian dari pertanggungjawaban kemanusiaan yang mesti diemban oleh negara. Semua pihak, kata Bony, mengutuk keberpihakan mereka pada ideologi dan gerakan teroris, tetapi bagaimana pun mereka juga warga negara yang memiliki hak azasi.
“Negara secara etis dituntut memberikan perlindungan. Sejahat apa pun seorang warga negara harus selalu ada ruang pengampunan di dalam ranah hukum positif entah bentuknya seperti apa,” ujarnya, Jumat (7/2/2020).
Bonny mengusulkan repatriasi dilakukan secara bertahap. Pertama, para eks-ISIS ini dilokalisasi di suatu tempat - seperti warga yang datang dari China ditampung di Natuna - untuk redoktrinasi nilai-nilai dasar tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam bingkai NKRI.
“Perlu ada proyek semacam cuci ulang otak sebelum mereka boleh bergabung dalam kehidupan sosial dengan masyarakat yang lain. Ideologi teroris itu bukan hal yang sederhana untuk dikikis atau dinetralisir. Butuh waktu. Untuk itu, mesti ada regulasi yang jelas dari pemerintah tentang bagaimana proses redoktrinasi sebagai langkah awal dari tahapan repatriasi,” jelas Bonny.
Kedua, setelah lokalisasi berhasil dilaksanakan, para warga eks-ISIS ini mesti diberi kepastian tentang mata pencaharian, ruang sosial tempat mereka akan tinggal di tanah air. Akan sangat menimbulkan problem tersendiri kalau mereka kembali tinggal di kampung asal mereka.
Baca Juga
Hal itu, kata Bonny, merugikan diri sendiri sekaligus masyarakat di sekitarnya. Stigma sebagai teroris akan terus menjadi aib yang merusak kebahagiaan hidup mereka di tengah masyarakat. Masyarakat juga akan selalu waspada dan curiga.
Ketiga, setelah kembali menetap di tanah air, pemerintah harus sudah memikirkan segala bentuk ekses negatif yang mungkin terjadi akibat perlakuan negara terhadap mereka.
Perlakuan yang terlalu istimewa bisa memicu kecemburuan di kalangan masyarakat lain dan bahkan menyuburkan semangat untuk bergabung dengan jaringan teroris karena merasa teroris dapat diampuni. Hal semacam ini, ungkap Bonny, harus sudah menjadi bagian dari pertimbangan.
Sebaliknya, kalau perlakuan negara terlalu dianggap kejam maka hal itu akan menjadi dendam sejarah yang terwariskan pada generasi berikutnya dalam keluarga eks-ISIS.
Keempat, sebaiknya seluruh rangkaian repatriasi menjadi kewenangan penuh pihak keamanan dan badan intelijen tanpa eksposur media untuk menghindari efek berita yang tidak positif.
Pemerintah bersama legislatif, lanjut Bonny, memikirkan aturan hukum atau legislasi dan regulasi yang tepat untuk repatriasi, sedangkan institusi keamanan terkait seperti Kepolisian bekerja sama dengan BNPT dan BIN berperan aktif dalam seluruh rangkaian repatriasi bersama kementerian dan lembaga negara lain yang relevan.
“Kelima, sebelum repatriasi perlu ada studi demografik yang komprehensif tentang keluarga eks-ISIS, siapa yang secara ideologis paling radikal, siapa yang hanya ikut dan menjadi korban dari keputusan suami/ayah, dan seterusnya. Dari situ, negara dapat membuat skala yang mengelompokkan mereka berdasarkan derajat keberbahayaan atau tingkat bahaya yang mungkin mereka timbulkan. Repatriasi akan berkaitan dengan itu semua,” ujar Bonny.
