Bisnis.com, JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme masih melakukan verifikasi jumlah Foreign Terrorist Fighters (FTF) atau eks-kelompok ISIS di Suriah. Sejauh ini jumlah teroris lintas batas asal Indonesia itu mencapai 600 orang.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius mengatakan hingga kini pihaknya masih melakukan verifikasi terkait jumlah WNI yang berada di Suriah. Pasalnya mereka belum dapat masuk ke dalam kamp pengungsian.
“Intinya informasi yang masuk sama kami ada yang berupa nama juga ada yang berupa foto, itu yang perlu diverifikasi karena namanya ada yang masih alias alias itu,” kata Suhardi di Kantor BNPT, Jakarta, Jumat (7/2/2020).
Suhardi menuturkan selama ini BNPT hanya menerima informasi dari sejumlah pihak seperti saluran intelijen dan The International Committee of the Red Cross (ICRC). Pihaknya juga masih mendalami seluruh data yang diterima.
Dari 600 lebih eks-ISIS yang dilakukan pendataan, hanya sekitar 100 lebih WNI yang telah terdata lengkap mulai dari nama dan foto. Kendati demikian informasi itu juga harus diverikasi lebih jauh untuk membuktikan kebenarannya.
Berdasarkan data yang diperoleh BNPT, ratusan eks-ISIS tersebut tersebar di tiga kamp berbeda, yaitu Al Roj, Al Howl dan Ainisa. Ketiga kamp juga dijaga oleh otoritas berbeda seperti pasukan demokratik suriah (SDF), kelompok Kurdistan, dan otoritas negara tersebut.
Baca Juga
Suhardi menyebut selama ini pihaknya kesulitan melacak para WNI yang berada di Suriah dan menjadi eks-kelompok ISIS. Para eks-ISIS itu tidak langsung melakukan perjalanan ke Suriah, melainkan melalui sejumlah negara.
“Mereka itu berangkat enggak ada itu yang langsung ke Suriah, mereka itu transit, Abu Dhabi atau Turki atau Irak baru nyeberang,” terang Suhardi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pemerintah sedang menyiapkan dua draf terkait pemulangan para teroris lintas batas di sejumlah negara.
Draf pertama terkait putusan pemulangan, alasan serta mekanismenya, dan draf kedua tentang putusan tidak memulangkan para WNI disertai alasan dan dampak yang akan ditimbulkan.
Rencananya, draf tersebut akan diserahkan kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat rapat kerja pada April mendatang. Setelah mendapat pertimbangan dan masukan, draf diserahkan ke Presiden Joko Widodo untuk difinalisasi.
Nantinya, Presiden akan memutuskan apakah akan memulangkan atau tidak para WNI tersebut. Mahfud MD menargetkan keputusan itu bakal keluar antara Mei - Juni 2020.
Di sisi lain, Jokowi telah mengeluarkan statemen menanggapi isu tersebut. Secara pribadi, dia menolak pemulangan para teroris lintas batas. Akan tetapi seluruh kebijakan terlebih dulu dibahas secara matang oleh pemerintah.
Sejauh ini pemerintah masih menganggap para eks-ISIS sebagai warga negara Indonesia meski masih harus melakukan pendataan secara menyeluruh.
