Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menerima kunjungan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Vegard Kaale bersama 4 orang anggota delegasinya.
Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk penguatan kerja sama antikorupsi terkait perbaikan tata kelola sektor sumber daya alam Indonesia.
“Kami ingin mendiskusikan apa yang menjadi program prioritas KPK terkait tata kelola sumber daya alam di Indonesia dan kami siap memberikan dukungan,” ujar Kaale di Gedung KPK, dikutip dari keterangan resminya, Rabu (5/2/2020).
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berharap kerja sama 3 tahun ke depan bisa berjalan lebih baik. Terutama, praktik-praktik terbaik Norwegia dalam menjaga sumber daya alam dapat dibagikan kepada aparat penegak hukum dan kementerian lembaga di Indonesia, seperti Kementerian Kehutanan, ESDM, dan para jaksa. “Sehingga, kita bisa selamatkan SDA untuk masa depan Indonesia,” jelasnya.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama Program Peningkatan Kapasitas dan Koordinasi Penegak Hukum dan PPNS di sektor sumber daya alam. Pada 18 Desember 2019 telah dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara 13 kementerian/lembaga terkait program yang akan dijalankan selama 3 tahun pada 2020 – 2022 dengan pendanaan dari Pemerintah Norwegia.
Fokus program adalah untuk melatih sekitar 204 orang PPNS dan 2015 Jaksa di 12 Provinsi di Indonesia, mendorong koordinasi dan kerja sama antaraparat penegak hukum dan PPNS dalam penegakan hukum kejahatan SDA, mengembangkan dan menyebarluaskan pengetahuan penegakan hukum terkait kasus kejahatan SDA, serta mendorong dan memperkuat partisipasi publik.
Sektor SDA merupakan salah satu sektor prioritas pemberantasan korupsi. Berbagai upaya pemberantasan korupsi baik melalui upaya penindakan maupun pencegahan telah dilakukan KPK. Salah satu pertimbangannya adalah bahwa permasalahan korupsi di sektor SDA tidak hanya berdampak pada keuangan negara, tapi juga berdampak luas terhadap lingkungan dan kualitas hidup masyarakat.
Sementara fokus pada peningkatan kapasitas penegak hukum dilatarbelakangi data statistik yang menunjukkan masih belum sebandingnya penanganan perkara pada sektor SDA dengan jumlah indikasi pelanggaran maupun dampak kerusakan yang diakibatkan.
Selain itu, studi KPK pada 2013 tentang sistem perizinan kehutanan menunjukkan adanya potensi uang suap atau pemerasan berjumlah antara Rp688 juta - Rp22,6 miliar per perusahaan per tahun dalam hal perizinan di sektor kehutanan.
Pada 2015 melalui kajian Sistem Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) KPK menemukan bahwa produksi kayu yang tidak dilaporkan telah membuat negara diduga menderita kerugian hingga Rp7,3 triliun per tahun dari aspek PNBP. Sedangkan, kerugian negara akibat pembalakan liar mencapai Rp35 triliun per tahun.
KPK memandang peningkatan kapasitas institusional sangat penting. Program Peningkatan Kapasitas dan Koordinasi Penegak Hukum dan PPNS di sektor SDA diharapkan dapat berkontribusi dalam mengatasi tantangan yang dihadapi penegak hukum. Implementasinya dilakukan melalui sejumlah kegiatan seperti pelatihan bertahap, pembangunan data base, dan perumusan strategi kerja sama antarlembaga penegak hukum.
Program peningkatan kapasitas dan koordinasi penegakan hukum di sektor SDA secara paralel juga akan ditingkatkan. Harapannya, secara bertahap dapat memperbaiki struktur kinerja bahkan budaya kerja yang lebih bersifat sistemik.
