Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia mendesak Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk memperkuat solidaritas mendukung Palestina dengan menolak proposal perdamaian Timur Tengah Donald Trump.
Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar menghadiri Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Luar Biasa Komite Eksekutif OKI di Jeddah, Arab Saudi, pada Senin (3/2/2020). KTM ini diselenggarakan atas permintaan Palestina menanggapi pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 28 Januari 2020 terkait “Deal of Century” yang berisi proposal perdamaian Timur Tengah.
Isi dalam proposal tersebut mengharuskan negara Palestina di masa yang akan datang untuk "didemiliterisasi", sementara meresmikan kedaulatan Israel atas pemukiman yang dibangun di wilayah yang diduduki.
“Indonesia mendesak semua anggota OKI agar tetap bersatu dan berkomitmen dalam solidaritas penuh untuk Palestina,” ujar Mahendra dalam pertemuan KTM Luar Biasa Komite Eksekutif OKI, dikutip dari siaran pers Kementerian Luar Negeri, Selasa (4/2/2020).
Mahendra juga menjelaskan tiga saran tentang bagaimana OKI dapat mencapai posisi bersama. Pertama, menegaskan kembali agar umat Islam di seluruh dunia untuk secara konsisten bersatu dalam penyelesaian permasalahan di Palestina dan Al-Quds Al-Sharif.
Kedua, menegaskan kembali prinsip-prinsip "solusi dua negara (two-state solution)" yang menghormati hukum internasional dan parameter yang disepakati secara internasional, sebagai satu-satunya solusi dalam penyelesaian masalah di Palestina.
Baca Juga
Ketiga, menegaskan kembali pentingnya dialog di antara pihak-pihak terkait untuk mencapai stabilitas dan perdamaian abadi untuk Palestina dan kawasan.
Lebih lanjut, pada pertemuan yang diselenggarakan di Markas Besar OKI ini, Mahendra mendorong negara-negara OKI untuk tetap konsisten dengan keputusan yang telah dibuat sebelumnya dan untuk tetap bersatu dalam menyikapi pengumuman pemerintah Amerika Serikat yang tidak berdasar pada hukum internasional dalam mempertahankan status kota Yerusalem.
Selain Indonesia, pertemuan juga dihadiri oleh sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara anggota OKI, antara lain dari Palestina, Arab Saudi, Turki, Yordania, Kuwait, Malaysia, dan lain-lain.
Sidang yang berlangsung sehari tersebut mengeluarkan Final Communique yang berisikan posisi penolakan OKI terhadap Deal of Century.