Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah pusat diminta secara penuh dan komprehensif ikut mengembangkan pembangunan daerah-daerah penyangga sekitar Ibu Kota Negara yang baru di Kalimantan Timur.
Pengamat Perencanaan Pembangunan Daerah Rusnawir Hamid mengatakan diperlukan konsep dan strategi khusus bagi pengembangan kawasan penyangga di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat sehingga daerah-daerah tersebut bisa ikut mendapatkan manfaat dari efek pemindahan Ibu Kota Negara.
“Untuk Kalimantan Barat misalnya, rencana pemekaran provinsi baru harus segera direalisasikan. Demikian juga dengan jalur Kereta Api khusus produksi, Kawasan pelabuhan yang terintegrasi dengan jalur Kereta Api dan Kawasan Industri,” ujarnya, dalam keterangan rilis yang diterima Bisnis, Senin (3/2/2020).
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa Kalimantan Barat membutuhkan pemekaran wilayah baru, mengingat luas wilayah Kalimantan Barat yang mencapai 147.000 km2. Masih lebih besar dibandingkan dengan luas pulau Jawa sekitar 128 ribu km2 yang ditempati oleh empat provinsi dan dua daerah khusus/ istimewa.
“Pemerintah Pusat harus peka terhadap pengembangan daerah-daerah penyangga Ibu Kota Baru. Soal pemekaran ini sudah menjadi kebutuhan di Kalimantan Barat," tuturnya.
Selain itu, dirinya juga mengusulkan untuk dilakukan pembangunan jalur kereta api khusus produksi yang terkoneksi dengan pelabuhan-pelabuhan yang ada, serta kawasan industri. Menurutnya dilihat dari karakteristik potensinya yang begitu besar, maka pihak investor swasta akan berminat.
Baca Juga
Menurutnya, perlu desain pembangunan infrastruktur untuk daerah penyangga, baik dari sisi pemekaran, jalur KA produksi, terintegrasi dengan pelabuhan dan kawasan Industri, agar pemerataan pembangunan dapat terwujud sebagai efek dari pemindahan Ibu Kota baru Negara.
"Pemerintah juga perlu membuat perencanaan agar pembangunan dapat melibatkan investor lokal demi kesejahteraan ekonomi masyarakat Kalbar dan sekitarnya.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
