Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan tengah meninjau rekomendasi Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk memperluas larangan memasuki AS dari tujuh negara tambahan.
Menurut sumber terkait, Gedung Putih disarankan untuk memperluas larangan tersebut bagi warga asal Tanzania, Belarus, Eritrea, Kyrgyzstan, Myanmar, Nigeria, dan Sudan.
Larangan yang diperluas ini kemungkinan akan memicu protes baru atas apa yang sebelumnya digambarkan oleh pihak oposisi sebagai "larangan untuk Muslim", lantaran lima negara dalam daftar baru itu memiliki populasi Muslim yang cukup besar.
Gedung Putih kini dikabarkan tengah menimbang usulan itu menjelang pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) pada November, dimana Trump mengincar masa jabatan keduanya. Dalam kampanye pilpres 2020, Trump diketahui berusaha menjadikan imigrasi sebagai fokus kampanye.
Larangan perjalanan sebelumnya oleh pemerintah AS, yang diberlakukan tak lama setelah Trump menjabat, menargetkan negara-negara dengan populasi Muslim yang besar.
Larangan itu spontan memicu kemarahan yang meluas dari kubu Demokrat dan aktivis imigrasi. Mahkamah Agung AS mengukuhkan versi revisi larangan tersebut pada Juni 2018.
Baca Juga
Juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Gedung Putih belum memberikan tanggapan apa pun tentang kemungkinan penambahan ini.
Namun, pada Selasa (22/1), juru bicara Gedung Putih Hogan Gidley membela larangan perjalanan sebagai langkah yang sangat sukses dalam melindungi negara dan meningkatkan basis keamanan di seluruh dunia.
“Meski tidak ada pengumuman baru pada saat ini, dasar nalar dan keamanan nasional menetapkan bahwa jika suatu negara ingin berpartisipasi penuh dalam program imigrasi AS, mereka juga harus mematuhi semua langkah-langkah keamanan dan penanggulangan terorisme,” ujar Gidley.
“Kami tidak ingin mengimpor terorisme ataupun ancaman keamanan nasional lainnya ke Amerika Serikat,” tambahnya, seperti dilansir Bloomberg.
Larangan pertama terjadi setelah Trump berulang kali mengatakan selama kampanye pilpres 2016 bahwa ia ingin melarang semua Muslim memasuki Negeri Paman Sam.
Pihak pengadilan memblokir versi itu dan membuat beberapa perubahan yang disesuaikan. Pemerintah AS harus merevisi kebijakan ini sebanyak dua kali sebelum menentukan versi yang dikukuhkan Mahkamah Agung dalam putusan Juni 2018.
Visa dari lima negara berpenduduk mayoritas Muslim - Iran, Libya, Somalia, Suriah dan Yaman - serta Korea Utara dan beberapa dari Venezuela telah ditangguhkan. Artinya, sekitar 150 juta orang tidak dapat memasuki AS.
Trump sendiri berpendapat larangan visa untuk sejumlah negara berpenduduk mayoritas Muslim tersebut adalah langkah keamanan yang diperlukan.
Sumber yang sama menuturkan bahwa negara-negara mungkin akan diberi kesempatan untuk meningkatkan langkah-langkah keamanan seperti biometrik dan tindakan pencegahan terorisme guna menghindari masuk dalam daftar baru.
Sementara itu, Trump belum menentukan apakah dia akan menambahkan semua negara yang direkomendasikan oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri.
“Kami menambahkan beberapa negara ke dalamnya,” ungkap Trump kepada wartawan di Forum Ekonomi Dunia (WEF) Davos, Swiss.
“Kita harus aman. Negara kita harus aman. Anda melihat apa yang terjadi di dunia. Negara kita harus aman. Jadi kami memiliki larangan perjalanan yang sangat kuat, dan kami akan menambahkan beberapa negara ke dalamnya,” tambah Trump.
