Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kisruh Natuna Utara dan Minimnya Pendekatan Ekonomi

Kejadian kapal nelayan China kepergok menangkap ikan di Laut Natuna Utara belum lama ini seperti kembali mengetuk kesadaran banyak pihak tentang betapa penting pendekatan ekonomi untuk menegakkan kedaulatan di tapal batas negara.
Perairan Natuna, Kepulauan Riau./Reuters-Tim Wimborne
Perairan Natuna, Kepulauan Riau./Reuters-Tim Wimborne

500 Unit Kapal Nelayan Pantura Siap ke Natuna

Pelaksana Tugas Deputi Sumber Daya Maritim Kemenko Maritim dan Investasi Safri Burhanuddin menyebutkan saat ini sekitar 500 unit kapal nelayan Pantura siap merapat ke Natuna. Namun, upaya ini terganjal pertanyaan tentang ketersediaan BBM kapal, fasilitas pendingin (cold storage) untuk menyimpan ikan, rumah andon untuk tinggal nelayan singgah, dan pemasaran, di SKPT Natuna.

Safri mengatakan kapasitas cold storage yang saat ini 200 ton seharusnya bisa dilipatgandakan menjadi paling tidak 1.000 ton. Itulah mengapa pengerahan nelayan pantura ke Natuna tak bisa dilakukan simultan. “Presiden janjikan akan ditingkatkan SKPT-nya. Pengerahan nelayan akan bertahap mestinya,” katanya.

Untuk mencegah konflik dengan nelayan Natuna, kapal-kapal ikan asal Pantura akan diarahkan ke perairan di atas 12 mil hingga 200 mil (ZEE). Langkah ini mempertimbangkan tipe nelayan lokal Natuna yang biasa melaut di perairan teritorial (di bawah 12 mil).

Dirjen Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar menjelaskan saat ini terdapat 815 kapal di atas 30 GT di WPP 711. Kapal-kapal itu berasal dari berbagai wilayah Indonesia, seperti DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Sumatra Utara, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Sebagian dari kapal itu perlu didorong ke arah ZEE bagian utara Natuna.

Zulficar menyebutkan KKP masih mungkin menambah alokasi kapal penangkap ikan sekitar 305 kapal di atas 30 GT untuk WPP 711. “Masih ada potensi kuota 55.663 GT,” tuturnya.

Dia mengatakan alokasi itu sudah diperhitungkan dengan stok ikan lestari di Natuna. Berdasarkan hasil kajian 2018 yang dilakukan KKP, sumber daya ikan (SDI) di WPP 711 meningkat kembali menjadi 961.145 ton dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) 768.916 ton.

Soal kebutuhan BBM, Zulficar mengakui pasokan BBM di SKPT Natuna belum memadai dan perlu ditambah. KKP sedang berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Pertamina untuk menghitung dengan cermat dan memastikan ketersediaan BBM pada masa mendatang.

Sebelumnya, berdasarkan dokumen rencana bisnis di SKPT Natuna, kebutuhan BBM 1.328 ton per minggu.

Untuk menyiasati kapasitas cold storage yang juga belum memadai, Zulficar menuturkan lalu lintas pendaratan ikan bisa memanfaatkan pelabuhan lain yang relevan di samping SKPT Selat Lampa.

“Demikian pula kapal-kapal yang ke sana, diharapkan memiliki pendingin atau cold storage untuk mendorong hal ini,” tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper