Bisnis.com, JAKARTA – Kecaman terhadap Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan alias Citizenship Amendment Bill (CAB) yang kontroversial terus menggoyang India.
Di bawah UU tersebut, pemerintah India dapat mempercepat pemberian kewarganegaraan kepada imigran ilegal yang menganut agama Hindu, Sikh, Budha, Jain, Parsi, dan Kristen dari negara tetangga Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan.
Namun, ketentuan itu tidak disebutkan berlaku pula untuk imigran ilegal Muslim. Dengan UU ini, nasib minoritas Muslim di India jelas semakin tersudutkan.
Berbagai kalangan menyuarakan kritik mereka atas UU yang dianggap anti-Muslim tersebut, di antaranya adalah CEO Microsoft Satya Nadella. Ia menyatakan UU ini sebagai sesuatu yang menyedihkan.
“Saya pikir ini buruk. Saya ingin melihat seorang imigran Bangladesh yang datang ke India dan menciptakan unikorn berikutnya di India,” ungkap Nadella dalam suatu kesempatan di New York, seperti dilansir dari Bloomberg.
Pebisnis ternama lain, kapitalis ventura Vinod Khosla menyuarakan pandangan senada dengan Nadella soal UU kewarganegaraan India.
“Saya sangat percaya India harus menjadi negara sekuler!” tulis Khosla melalui surat elektronik pada Senin (13/1/2020).
“Saya berharap India menjadi tempat di mana seorang imigran dapat bercita-cita untuk menemukan sebuah startup yang makmur atau memimpin perusahaan multinasional yang menguntungkan masyarakat India dan ekonomi pada umumnya,” lanjutnya.
Aksi protes, yang sebagian besar dipimpin oleh mahasiswa dari semua agama, telah meletus di India sejak pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi meloloskan Undang-Undang Amendemen Kewarganegaraan melalui Parlemen pada Desember 2019.
Namun, kecaman dari tokoh-tokoh terkemuka India, baik di dalam negeri maupuna luar negeri, baru bermunculan kemudian.
Menurut Arati Jerath, penulis dan analis politik yang berbasis di New Delhi, kritik oleh tokoh-tokoh ternama atas aturan kewarganegaraan itu buruk bagi citra India di luar negeri.
“Kritik dari orang-orang terkemuka bersama dengan protes terus-menerus akan meresahkan para investor potensial pada saat ekonomi sangat membutuhkan pemasukan modal. Saya tidak berpikir pemerintah mampu mengabaikan ini lagi,” tutur Jerath.
Di sisi lain, Perdana Menteri India Narendra Modi sendiri telah berupaya meyakinkan Muslim India untuk tidak mencemaskan undang-undang kewarganegaraan baru.
"Undang-undang itu tidak berdampak terhadap 1,3 miliar orang India dan saya harus meyakinkan warga Muslim India bahwa undang-undang ini tidak akan mengubah apa pun untuk mereka," kata Modi berbicara di depan pendukungnya di New Delhi pada Desember, dikutip dari Reuters.
Dia menambahkan bahwa pemerintahannya memperkenalkan reformasi tanpa bias agama. Dia juga menuduh oposisi mendistorsi fakta untuk memicu aksi protes.
"Kami tidak pernah bertanya kepada siapa pun apakah mereka pergi ke kuil atau masjid ketika menerapkan skema kesejahteraan," katanya.
Pemerintah Modi mengatakan bahwa UU itu diperlukan untuk membantu minoritas non-Muslim dari Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan yang melarikan diri ke India sebelum 2015 dengan memberikan mereka jalan menuju kewarganegaraan India.
Namun banyak warga India merasa bahwa CAA mendiskriminasi kaum Muslim dan melanggar konstitusi sekuler negara itu dengan menjadikan agama ujian bagi kewarganegaraan.
