Bisnis.com, JAKARTA - Drama pelarian diri mantan bos Nissan Carlos Ghosn menjadi perhatian dunia. Di balik upaya Jepang melakukan tindakan imigrasi terhadap Ghosn, istri mantan bos Nissan itu menyebutkan soal upaya balas dendam.
Carole Ghosn, istri Carlos Ghosn, mengatakan surat perintah penangkapan Jepang terhadap dirinya adalah upaya untuk membalas dendam atas pelarian suaminya dari peradilan Jepang.
Seperti dberitakan VOA Indonesia, Selasa (7/1/2020), pihak berwenang di Jepang telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap istri mantan CEO Nissan Carlos Ghosn, yang melarikan diri dari negara itu pekan lalu sewaktu sedang menunggu persidangan atas tuduhan pelanggaran finansial.
Para jaksa menuduh Carole Ghosn memberi kesaksian palsu di pengadilan Tokyo tahun lalu dalam kasus suaminya.
Ghosn melarikan diri ke Lebanon pada 29 Desember, langkah yang mengejutkan tim kuasa hukum maupun aparat penegak hukum di Jepang.
"Jaksa penuntut Jepang berusaha membalas dendam," kata Carole Ghosn kepada surat kabar Le Parisien dalam sebuah wawancara yang dilakukan di Beirut.
Carlos Ghosn tiba pekan lalu di Beirut setelah diselundupkan keluar Jepang saat menunggu persidangan atas pelanggaran keuangan.
Dilansir Reuters, Rabu (8/1/2020), Carole Ghosn mengatakan para jaksa penuntut Jepang "berharap untuk menekan suami saya" sehari sebelum dia memberikan konferensi pers di Libanon.
Ghosn menurut rencana akan menjelaskan kepergiannya melalui konferensi pers yang akan menyita mata dunia pada Rabu (8/1) di Beirut.
Sejumlah penyelidikan menyebutkan Ghosn meninggalkan Tokyo menggunakan kereta cepat (shinkansen) ke Osaka kemudian menumpang taksi ke Bandara Kansai.
Media Wall Street Journal menyebut Ghosn disembunyikan di dalam kotak audio yang ditempatkan pada bagian belakang kabin pesawat.
Maskapai penerbangan Turki mengklaim bahwa Ghosn menyewa dua jet secara ilegal dari Jepang ke Istanbul, kemudian bertolak ke Beirut. Interpol sudah mengeluarkan surat penangkapan untuk Ghosn dan telah menahan "orang dalam" dari maskapai yang terlibat dalam pelarian Ghosn.
Pernyataan Nissan
Nissan Motors Jepang menyesalkan pelarian mantan pimpinannya, Carlos Ghosn dari rumahnya di Jepang ke Lebanon pada akhir 2019.
Melalui keterangan tertulis, Nissan menyebutkan bahwa "pelarian mantan pimpinan Carlos Ghosn ke Lebanon tanpa izin pengadilan dan melanggar persyaratan jaminannya adalah tindakan yang menentang sistem peradilan Jepang."
"Penerbangan Ghosn tidak akan mempengaruhi kebijakan dasar Nissan yang menuntutnya bertanggung jawab atas kesalahan serius yang ditemukan oleh penyelidikan internal," demikian pernyataan Nissan Motors melalui email, Selasa.
"Perusahaan akan terus mengambil tindakan hukum yang sesuai, guna meminta pertanggungjawaban Ghosn atas kerugian Nissan yang disebabkan kesalahannya," sambung pernyataan itu.
Lebih lanjut Nissan kembali menyinggung pelanggaran keuangan yang dilakukan Ghosn saat menjabat sebagai pimpinan.
"Investigasi internal menemukan bukti tak terbantahkan dari berbagai tindakan pelanggaran Ghosn, termasuk kompensasi dan penyalahgunaan aset perusahaan untuk keuntungan pribadi," kata Nissan.
Drama Pelarian Ghosn
Pelarian mantan CEO Nissan dan Renault Carlos Ghosn dari Jepang ke Libanon diduga dimulai dengan menunggangi kereta peluru atau Shinkansen dari Tokyo menuju Osaka. Ghosn kemungkinan ditemani beberapa orang dekatnya.
Dikutip dari Reuters, Selasa (7/1/2019), skenario tersebut pertama kali dilaporkan oleh agensi berita Jepang Kyodo pada Senin (6/1/2020). Hal ini terungkap dari rekaman kamera pengawas di rumah Ghosn dan Stasiun Shinagawa, Tokyo.
Berdasarkan gambar dari kamera pengawas, Ghosn terungkap pertama kali meninggalkan rumahnya pada 26 Desember 2019, pukul 14.30 waktu setempat. Beberapa jam kemudian dia tiba di Stasiun Shinagawa, Tokyo untuk menunggangi kereta menuju Stasiun Shin, Osaka.
Pria tersebut kemudian didapati menuju hotel di dekat Bandara Internasional Kansai, Osaka setelah sampai di kota itu. Tak lama kemudian dia meninggalkan daratan Jepang menggunakan pewasat pribadi pada pukul 23.10 waktu setempat.
Ghosn yang tengah menjalani proses peradilan terkait kasus finansial di Nissan sebenarnya dilarang untuk meninggalkan Jepang. Pria ini membela diri dengan mengatakan bahwa pelariannya adalah upaya untuk menghindari sistem peradilan yang curang.
Pihak kejaksaan akan berkolaborasi dengan Kepolisian Jepang untuk mencari tahu siapa yang terlibat dalam pelarian diri Ghosn.
Pada Senin (6/1/2020), Pemerintah Jepang menyatakan masih berupaya meminta Libanon memulangkan Ghosn. Namun, Jepang dan Libanon tidak memiliki perjanjian kerja sama ekstradisi.
Menteri Kehakiman Jepang Masako Mori mengatakan pihaknya dapat meminta ekstradisi tersangka dari negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi formal. Permintaan ini akan dilakukan dengan berhati-hati karena akan melibatkan jaminan timbal balik dan hukum di negara mitra.
Mori belum dapat menjelaskan jaminan timbal balik yang akan diberikan kepada Libanon untuk upaya tersebut. Dia menjelaskan saat ini tidak ada warga Libanon lainnya di Jepang yang ingin dipulangkan oleh negara Timur Tengah tersebut.
Dia juga menampik tuduhan Ghosn yang mengatakan sistem peradilan Jepang curang dan diskriminatif. Menurutnya, pelarian Ghosn tetap merupakan pelanggaran hukum serius dan tidak dapat dikaitkan dengan kondisi peradilan di negera tersebut.
“Sistem peradilan Jepang dan pelarian diri yang tidak adil ini adalah dua hal yang berbeda. Pergi dari Jepang tanpa melalui prosedur yang seharusnya sama dengan penyelundupan, upaya ilegal yang sama dengan tindakan kriminal,” kata Mori.
Sementara itu, Pemerintah Libanon menyatakan belum mendapatkan permintaan resmi dari Interpol untuk menangkap Ghosn. Pemerintah Libanon juga menyatakan tak akan mengambil tindakan apa pun sebelum ada permintaan tersebut.
Sebelumnya, dikabarkan bahwa Interpol telah mengumumkan status red notice untuk Ghosn pada pekan lalu. Namun, diduga Jepang langsung meminta hal tersebut tanpa melewati prosedur administratif dengan menyurati kantor pusat Interpol di Lyon, Prancis secara langsung.
