Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gerindra Soal Natuna : Percuma Bicara Keras Tapi Tak Ada Tindakan

Partai Gerindra menilai apa yang sudah dilakukan pemerintah sudah tepat terkait tindakan China yang menerobos perairan Indonesia di Laut Natuna Utara bahkan mengklaim sebagai wilayahnya.
Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Sufmi Dasco Ahmad . JIBI/Bisnis/Jaffry Prabu Prakoso
Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Sufmi Dasco Ahmad . JIBI/Bisnis/Jaffry Prabu Prakoso

Bisnis.com, JAKARTA - Politisi Partai Gerindra menilai apa yang sudah dilakukan pemerintah sudah tepat terkait tindakan China yang menerobos perairan Indonesia di Laut Natuna Utara bahkan mengklaim sebagai wilayahnya.

Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa diplomasi yang dilakukan Kementerian Luar Negeri merupakan upaya yang sudah cukup keras. Dari sisi pertahanan, armada juga sudah dikerahkan demi menegakkan kedaulatan. 

“Harus dilakukan komunikasi dan diplomasi yang intens. Pertama untuk menyamakan persepsi soal garis batas sehingga hal tersebut bisa diselesaikan dengan baik,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Dasco menjelaskan bahwa negosiasi melalui jalur diplomasi harus dilaksanakan karena tidak mungkin langsung mengajak perang. 

Ini terkait juga dengan pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang juga ketua umum Gerindra. Prabowo menanggapi kasus Natuna dengan santai dan menyatakan akan menyelesaikannya secara baik-baik. 

“Kinerja seorang Menhan sudah dilakukan dengan pas menurut saya dan bahwa kemudian pelaksanaan di lapangan oleh TNI juga sudah dilakukan. Kan percuma kita ngomong keras-keras, gebrak meja tapi tidak ada action,” jelas Dasco.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menyatakan persoalan sengketa di perairan Natuna, Kepulauan Riau, dengan China tidak bisa dianggap sepele.

Presiden Jokowi menegaskan Pemerintah Indonesia tidak gentar melawan klaim China jika menyangkut kedaulatan negara.

“Saya kira, seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik bahwa tidak ada yang namanya tawar menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita,” tegas Presiden saat membuka Sidang Kabinet Paripurna tentang Penetapan RPJMN 2020-2024 di Istana Negara, Senin (6/1/2020).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Saeno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper