Bisnis.com, JAKARTA - Pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menuai kritik publik karena dianggap kurang tegas atas perbuatan Cina. Negera Tirai Bambu sebelumnya mengklaim perairan Natuna Utara adalah wilayahnya sehingga membela kapalnya yang berada di sana.
Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Willy Aditya mengatakan bahwa semua wilayah perbatasan harus dijaga dengan cara menghadirkan alat negara. Baginya, sudah benar apa yang sudah dilakukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sejauh ini.
"Intinya, pendekatan pertahanan yang dilakukan oleh pemerintah di wilayah perbatasan harus komprehensif. Pendekatan militer satu hal, coast guard atau bakamla juga penting, selain itu pendekatan ekonomi politik," katanya melalui pesan instan kepada wartawan, Senin (6/1/2019).
Willy menjelaskan bahwa wilayah-wilayah perbatasan harus juga dibangun sebagai pusat aktivitas ekonomi. Masyarakat berdekatan harus bisa hidup dari perbatasan itu.
Yang dilakukan Prabowo menurutnya sudah benar. Tidak ada yang menginginkan perang. Jadi, pernyataan Menhan tidak perlu dibesar-besarkan.
"Menjaga dan menegakkan kedaulatan tidak harus dengan keributan. Ada cara-cara beradab yang bisa jadi pilihan. Pikiran militeristik bisa mengacaukan stabilitas dunia. Tenang bukan berarti kita tidak berstrategi. Nah, strategi ini yang kita tunggu," jelasnya.
Willy yang merupakan politisi Partai Nasional Demokrat menuturkan bahwa masyarakat jangan terlalu mengidolakan militerisme. Padahal pola tersebut sudah dikritik jauh-jauh hari.
"Kalau pikiran militerisme yang terus jadi pertimbangan, ya jangan heran kalau nanti di wilayah isu lainnya juga akan menggunakan pendekatan yang sama," ucapnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyatakan persoalan sengketa di perairan Natuna, Kepulauan Riau, dengan China tidak bisa dianggap sepele.
Presiden Jokowi menegaskan Pemerintah Indonesia tidak gentar melawan klaim China jika menyangkut kedaulatan negara.
"Saya kira, seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik bahwa tidak ada yang namanya tawar menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," tegasnya saat membuka Sidang Kabinet Paripurna tentang Penetapan RPJMN 2020-2024 di Istana Negara, Senin (6/1/2020).
