Bisnis.com, JAKARTA — Spotify Technology SA menyatakan akan menghentikan sementara penjualan iklan politik di platformnya mulai awal 2020.
Layanan streaming musik berbayar paling terkenal sedunia itu menuturkan penghentian sementara juga bakal dilakukan di pengguna Spotify orisinal dan podcast ekslusif. Seperti dilansir Reuters, Sabtu (28/12/2019), Spotify memiliki hampir 141 juta pengguna per Oktober 2019.
"Saat ini, kami belum memiliki kemampuan yang mumpuni untuk memproses, di sistem maupun perangkat, untuk memvalidasi dan mengkaji konten tersebut secara bertanggung jawab," terang Juru Bicara Spotify kepada Reuters.
Dia melanjutkan perusahaan akan mengkaji kembali keputusan ini sejalan dengan meningkatnya kapabilitas yang dimiliki.
Hingga saat ini, Spotify hanya menerima iklan politik di AS. Perusahaan tersebut tidak menyebutkan besaran pendapatan yang diterima dari iklan di segmen ini.
Adapun kebijakan tersebut mencakup kelompok politik seperti kandidat untuk posisi politik tertentu, mereka yang sudah terpilih dan diangkat, partai politik, komite aksi politik, serta konten yang mengadvokasi kepentingan maupun melawan pihak-pihak tersebut. Spotify juga tidak akan menjual iklan yang mengadvokasi hasil kebijakan legislatif maupun yudikatif.
Baca Juga
Namun, keputusan ini belum termasuk iklan yang dimasukkan di konten milik pihak ketiga.
Langkah itu diambil Spotify seiring memanasnya kampanye menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) AS pada tahun depan. Berbagai platform media sosial pun sudah mendapat desakan untuk mengkaji ulang kebijakan terkait iklan politik.
Facebook dan Google misalnya, berada dalam tekanan untuk mengawasi dan menangani disinformasi yang menggunakan platform mereka serta menghentikan iklan politik yang tidak keliru atau tidak sesuai dengan klaim.
Bulan lalu, Twitter sudah melarang slot iklan politik.
