Bisnis.com, JAKARTA – Peristiwa Nduga yang masih berbuntut panjang membuat pemerintah belum juga menarik aparat untuk menjaga keamanan. Ini membuat Wakil Bupati Nduga, Wentius Nimiangge, mengundurkan diri dari jabatannya karena campur tangan pusat malah menimbulkan korban jiwa.
Filep Wamafma, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Asal Papua, mengatakan bahwa masalah Papua harus ditangani secara keseluruhan. Dia menilai negara terlalu sibuk dengan kisah-kisah intoleransi dan radikalisme.
“Wentius mundur karena tak sanggup melihat berbagai kekerasan dan pembunuhan yang menimpa warga sipil, termasuk jenasah ajudannya. Semakin banyak korban sipil, semakin menunjukkan bahwa Nduga membutuhkan penanganan yang holistik, segera, dan urgen,” katanya melalui pesan instan kepada wartawan, Jumat (27/12/2019).
Filep yang juga Ketua Pansus DPD ini menjelaskan bahwa respon pemerintah sangat lambat. Nduga seperti ladang konflik senjata yang tak pernah usai. Pansus Papua yang terus bergerak secara langsung dalam pertemuan dengan menteri terkait, merasakan kepedihan yang luar biasa saat warga masyarakat sipil harus hidup dalam ketakutan.
“Bagaimana mungkin bermimpi tentang kemajuan pembangunan, saat kebutuhan akan rasa aman tidak dapat diperoleh?” jelasnya.
Filep menuturkan bahwa Pansus Papua selalu menyerukan agar TNI dan OPM menahan diri. Tujuannya agar tidak menimbulkan konflik-konflik bersenjata yang hanya menimbulkan penderitaan baru.
Dalam skala yang lebih luas, dia menilai masih terlihat masifnya gerakan TNI di Nduga. Oleh karena itu, Pansus Papua mendesak agar diberikan kejelasan mengenai status keamanan di Nduga apakah masuk kategori Daerah Operasi Militer, Daerah Darurat Sipil, atau Daerah Darurat Militer.
Kategorisasi ini akan menjelaskan secara transparan tentang semua kebijakan keamanan yang diambil pemerintah. Pemikiran Pansus Papua ini tidak lain dan tidak bukan didasari oleh keprihatinan akan hilangnya hak-hak asasi masyarakat sipil, oleh karena egoisme pihak-pihak yang berkonflik.
Dia berharap ada pertanggungjawaban terbuka, baik bagi OPM maupun TNI untuk menghapus berbagai trauma dan kebencian yang selalu muncul setiap kali ada kabar tentang tertembaknya warga sipil.
“Tidak cukup kita menangisi setiap derita dan kematian. Kita butuh perbuatan nyata agar kedamaian di Papua tidak sekadar angan-angan. Ingatlah asas hukum ini, ‘hodi mihi cras tibi’. ketidakadilan yang menyentuh perasaan akan tetap tersimpan dalam hati nurani rakyat,” ucapnya.
Sementara itu Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengumpulkan beberapa menteri dan pejabat setingkat. Dia memimpin rapat membahas persoalan Papua dan Papua Barat.
“Kali ini kita akan menyamakan pandangan mengenai beberapa hal terkait perkembangan di Papua dalam seminggu terakhir,” katanya di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (27/12/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
