Lapor ke Wapres, Industri Mamin Terpaksa Impor karena Bahan Baku Lokal tak Tersedia

Para pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) menyebutkan pertumbuhan industri makanan dan minuman (mamin) terhambat karena terkendala pemenuhan bahan baku.

Anggara Pernando - Bisnis.com

Senin, 23 Desember 2019 | 17:26

Pekerja menyusun aneka jenis minuman kaleng di salah satu grosir penjual makanan dan minuman kemasan di Pekanbaru, Riau, Senin (12/6)./Antara-Rony Muharrman

Bisnis.com, JAKARTA - Para pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) menyebutkan pertumbuhan industri makanan dan minuman (mamin) terhambat karena terkendala pemenuhan bahan baku.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman menuturkan industri makanan dan minuman tumbuh baik sepanjang 2019. Hingga triwulan III/2019 pertumbuhan industri telah mencapai 8,3 persen.

"Kami sebenarnya ingin pertumbuhan kita double digit [di atas 10 persen] tapi masalahnya banyak. Tadi kami sampaikan ke Pak Wapres [Ma'ruf Amin] masalah masalah [yang dihadapi industri Mamin], terutama ketersediaan bahan baku," kata Adhi di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (23/12/2019).

Adhi menyebutkan saat ini pertumbuhan industri makanan dan minuman relatif tinggi. Industri ini bahkan terus meningkatkan kontribusinya pada produk domestik bruto (PDB). Pada 2018 lalu kontribusi industri makanan minuman terhadap PDB industri non migas mencapai 35,5%. Sementara saat ini hingga Q3/2019 kontribusi yang diberikan telah menyentuh 36,5%.

"Sehingga [cepatnya pertumbuhan] ini menjadi masalah baru. Impor bahan baku naik. Mulai kakao, susu, gula, garam kedelai, bawang. Semua harus impor gara-gara hilirisasi jalan tapi hulunya [industri bahan baku] kurang mendapatkan perhatian," katanya.

Dalam pertemuan ini, Wapres menyebutkan akan melakukan singkronisasi pembenahan penyediaan bahan baku. Dua kluster utama yang akan didahulukan yakni bahan baku dari sektor kelautan dan pertanian.

Adhi menyebutkan Wakil Presiden akan melakukan pertemuan rutin dengan industri makanan dan minuman agar hambatan bahan baku ini dapat diselesaikan. Program yang dilakukan akan menyeluruh dan bersifat jangka panjang.

"Ini [masalah bahan baku] tidak bisa selesai dalam 1-2 tahun. Atau seperti membalikkan [telapak] tangan karena menyangkut [permasalahan] di hulu. Jadi harus ada program berkelanjutan," katanya.

Salah satu pembahasan yang menjadi solusi yakni memperluas penggunaan resi gudang. Penggunaan instrumen resi gudang dapat memastikan kesediaan petani tetap berproduksi karena adanya kepastian harga.

"Pemerintah memberikan bantuan di sana dan bisa dijual ke offtaker-nya termasuk industri makanan dan minuman pada saat harga cukup bagus sehingga semua saling menguntungkan," katanya.