Inilah Syarat PPDB SD Tahun 2020

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim melalui Permendikbud nomor 44 tahun 2019 mengeluarkan kebijakan baru mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mulai dari tingkatan Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan.

Ria Theresia Situmorang - Bisnis.com

Jumat, 20 Desember 2019 | 11:39

Sejumlah siswa dan orang tua murid antre untuk mengikuti seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ) jalur zonasi, di SMP 1 Kudus, Jawa Tengah, Rabu (19/6/2019)./ANTARA-Yusuf Nugroho

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim melalui Permendikbud Nomor 44 tahun 2019 mengeluarkan kebijakan baru mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mulai dari tingkatan Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Kejuruan.

Disebutkan dalam permendikbud dalam butir ketentuan umum, Sekolah Dasar, yang umumnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

Meski mendikbud sendiri memberikan kelonggaran mengenai bobot jalur prestasi hingga 30 persen, namun dalam peraturannya, hal ini tidak berlaku pada tingkatan TK dan Sekolah Dasar.

Persyaratan PPDB calon peserta didik baru untuk tingkatan SD dibagi atas;

1. Persyaratan khusus

a. calon peserta didik baru kelas 1 SD berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun; atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

b. sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun.

c. pengecualian syarat usia paling rendah 6 tahun yaitu paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

2. Persyaratan umum

a. syarat usia dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

b. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus; menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan.

3. Jalur zonasi (80 persen dari daya tampung sekolah)