Bisnis.com, JAKARTA - Warga India melanggar larangan berkumpul di kota-kota besar dan aksi protes terus berlangsung atas undang-undang kewarganegaraan yang dianggap diskriminatif terhadap kaum muslim, sehingga menewaskan sembilan orang.
Dua orang tewas akibat luka-luka yang diderita dalam protes keras di kota Mangalore, India selatan kemarin, menurut menurut pejabat rumah sakit.
Korban tewas berusia 23 dan 49 tahun, "tewas dalam penembakan polisi saat aksi protes", kata Qadir Shah, seorang juru bicara untuk wakil komisioner Mangalore seperti dikutip Aljazeera.com, Jumat (20/12/2019).
Dia menambahkan bahwa pihak berwenang telah memberlakukan jam malam di beberapa daerah. Sedangkan, empat orang lainnya dirawat di sebuah rumah sakit di Mangalore "dengan luka-luka akibat kerusuhan", kata seorang petugas medis distrk.
Shah mengatakan polisi menembakkan senjata mereka setelah sekitar 200 demonstran menolak untuk menghentikan kegiatan pawai mereka.
"Mereka berpawai menuju daerah tersibuk di Mangalaru. Kemudian gas air mata ditembakkan. Ketika para demonstran masih tidak berhenti, polisi melepaskan tembakan setelah itu," katanya.
Baca Juga
Satu orang lainnya dibawa ke pusat trauma di ibu kota negara bagian Uttar Pradesh, Lucknow dengan luka tembak. Akan tetapi, dia meninggal segera setelah itu, ujar satu sumber rumah sakit. Sedangkan setidaknya tiga orang lainnya terluka.
Para pengunjuk rasa melemparkan batu dan bentrok dengan polisi serta membakar kendaraan di Lucknow, tempat larangan pertemuan lebih dari lima orang diberlakukan.
Ratusan demonstran ditahan pada hari Kamis (19/12/2019) di Ibu Kota India New Delhi dan pusat IT selatan Bengaluru. Seorang sejarawan terkemuka termasuk di antara mereka yang dibawa pergi oleh polisi.
Dua perusahaan telekomunikasi besar India, Vodafone dan Airtel, menyatakan telah mengurangi layanan seluler di beberapa bagian New Delhi atas perintah pemerintah.
Empat belas stasiun metro Delhi ditutup termasuk satu di dekat markas besar polisi yang dikepung oleh pengunjuk rasa awal pekan ini.
Undang-undang diskriminatif itu memberi kewarganegaraan bagi para migran yang melarikan diri dari penganiayaan dari negara tetangga Afghanistan, Pakistan dan Bangladesh. Namun, hal itu tidak berlaku bagi mereka yang beragama Islam yang merupakan 14 persen dari penduduk India.
