Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Trump Presiden AS Keempat yang Jalani Proses Pemakzulan

Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat AS kemarin resmi mengumumkan dakwaan pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump, sehingga menjadikannya presiden keempat dalam sejarah AS yang menghadapi upaya formal untuk pemecatannya dari jabatan.
Ketua DPR Nancy Pelosi menunjuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam pertemuan dengan perwakilan Kongres dari masing-masing bipartisan di Gedung Putih Rabu (16/10/2019)./Twitter @realDonaldTrump
Ketua DPR Nancy Pelosi menunjuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam pertemuan dengan perwakilan Kongres dari masing-masing bipartisan di Gedung Putih Rabu (16/10/2019)./Twitter @realDonaldTrump

Bisnis.com, JAKARTA - Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat AS kemarin resmi mengumumkan dakwaan pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump, sehingga menjadikannya presiden keempat dalam sejarah AS yang menghadapi upaya formal untuk pemecatannya dari jabatan.

DPR yang dikuasai Partai Demokrat hampir pasti akan memilih untuk memakzulkan presiden minggu depan dan menghadapi sidang di Senat pimpinan Partai Republik awal tahun depan.

Sidang itu tidak lama sebelum proses pemilihan presiden dimulai dengan pemilihan pendahuluan di Iowa dan New Hampshire.

Upaya untuk memaksa Trump keluar dari Gedung Putih menghadapi proses yang panjang. Setidaknya 20 Senat dari Partai Republik harus memilih untuk memecatnya dari jabatan, dan sejauh ini tidak ada yang mengindikasikan mereka mempertimbangkan langkah semacam itu.

Senat dapat memilih untuk tidak melakukan persidangan penuh dan sebagai gantinya mengadakan pemungutan suara setelah Partai Demokrat DPR dan pembela Trump melakukan debat pembuka, kata Pemimpin Senat Republik, Mitch McConnell seperti dikutip ChannelNewsAsia.com, Rabu (11/12/2019).

Langkah itu akan bertentangan dengan keinginan Trump yang ingin memanggil saksinya sendiri.

Trump dituduh telah "mengkhianati" negara dengan menyalahgunakan kekuasaan dalam upaya untuk menekan Ukraina untuk menyelidiki saingan politik dan kemudian menghalangi penyelidikan Kongres atas skandal itu.

Ketua Komisi Hukum DPR Jerrold Nadler mengatakan kepada wartawan bahwa Demokrat harus mengambil tindakan, karena Trump telah membahayakan Konstitusi AS.

Dia juga dinilai membahayakan keamanan nasional dan merusak integritas Pemilu 2020.

"Tidak seorang pun, bahkan presiden, yang berada di atas hukum," kata Nadler pada konferensi pers.

Panel tersebut bisa mengajukan gugatan segera setelah Rabu menjelang pemungutan suara penuh DPR.

Juru bicara Gedung Putih Stephanie Grisham menuduh Demokrat terlibat dalam upaya "tak berdasar dan partisan" untuk membatalkan kemenangan Trump yang mengejutkan dalam pemilu 2016.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper