RUU Prioritas 2020 Diusulkan, Ada RKUHP, Pemasyaratakan, Minerba, hingga Pemilu

Total ada 59 rancangan undang-undang yang ditarget rampung tahun depan
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 04 Desember 2019  |  20:17 WIB
RUU Prioritas 2020 Diusulkan, Ada RKUHP, Pemasyaratakan, Minerba, hingga Pemilu
Suasana Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019) - Bisnis/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA – Legislatif dan Eksekutif telah merampungkan seluruh usulan rancangan undang-undang prioritas untuk 2020. Total ada 59 rancangan yang ditarget rampung tahun depan.

Ketua Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa semua ini baru usulan. Total selama lima tahun masa kerja sebanyak 150 rancangan undang-undang (RUU) bisa diselesaikan.

“Jadi 59 RUU dalam perencanaan ketiga lembaga. Kita belum tahu mana yang bersinggungan karena ada usulan pemerintah sama dengan usulan DPR. Itu disisir lagi di panja [panitia kerja],” katanya di Kompleks Parlemn, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Berikut adalah seluruh RUU usulan dari pemerintah, DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

RUU Prioritas 2020 usulan DPR
Komisi 1
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber.

Komisi 2
RUU tentang Pertanahan.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Komisi 3
RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
RUU tentang Pemasyarakatan.

Komisi 4
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Komisi 5
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Komisi 6
RUU tentang Badan Usaha Milik Negara.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Komisi 7
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan.

Komisi 8
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Komisi 9
RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Komisi 10
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Komisi 11
RUU tentang Bea Meterai.
RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Badan Legislasi
RUU tentang Penyadapan.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Fraksi
RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (Diinisiasi Fraksi Gerindra/ Fraksi PDI Perjuangan)
RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (PKB)
RUU tentang Kewirausahaan Nasional (PKS)
RUU tentang Perlindungan Ulama, Tokoh Agama, dan Simbol Agama (PKS)
RUU tentang Destinasi Wisata Halal (PPP)
RUU tentang Pemberdayaan Anak Yatim dan Anak Terlantar Negara (PPP)

Anggota
RUU tentang Masyarakat Hukum Adat (Anggota Baleg)
RUU tentang Perubahan atas Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. (Anggota Baleg)
RUU tentang Profesi Psikologi (Anggota Baleg)

RUU Prioritas 2020 Usulan Pemerintah
RUU tentang Cipta Lapangan Kerja
RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian (Omnibus Law)
RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
RUU tentang Pemasyarakatan
RUU tentang Bea Materai
RUU tentang Pelindungan Data Pribadi
RUU tentang Perubahan Atas UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal
RUU tentang Ibukota Negara
RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
RUU tentang Perubahan atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
RUU tentang Perkoperasian


RUU Prioritas 2020 Usulan DPD
RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
RUU tentang Peningatan Pendapatan Asli Daerah
RUU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
RUU tentang Kegeologian
RUU tentang Energi Terbarukan
RUU tentang Pengembangan Daya Saing Daerah.
RUU tentang Bahasa Daerah (masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2019)
RUU tentang Daerah Kepulauan
RUU tentang Partisipasi Masyarakat

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
dpr

Editor : Miftahul Ulum
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top