Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha pelayaran yang tergabung dalam Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia (INSA) mengadukan soal penjaga laut kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/12/2019).
Dalam pertemuan dengan Presiden, Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto menyatakan pihaknya membahas mengenai isu coast guard.
Carmelita mengatakan Indonesia memiliki tiga coast guard yaitu Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Indonesia (KPLP) Kementerian Perhubungan, Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Direktorat Polisi Air.
Carmelita berharap Presiden menetapkan satu penegak hukum saja. "Tentunya kami berharap KPLP dari Kementerian Perhubungan (yang dipilih Presiden) yang mungkin melaporkan langsung kepada Presiden sehingga tidak ada lagi dualisme atau tigalisme penegak-penegak hukum," kata Carmelita.
Menurutnya, keberadaan lebih dari satu coast guard itu memberatkan pengusaha pelayaran. Kapal-kapal milik pengusaha pelayaran Indonesia, menurutnya, sering diberhentikan oleh coast guard.
Dengan demikian, biaya logistik seperti bahan bakar yang ditanggung oleh pengusaha pelayaran itu menjadi lebih besar. "Kan juga mustinya kita tiba dalam waktu 1 atau 2 hari tapi perpanjangan (tiba lebih lama) karena stop-stop (diberhentikan oleh coast guard)," kata Carmelita.
Carmelita menyatakan berbagai isu yang disampaikan oleh INSA itu langsung direspon Presiden. Menurutnya, Presiden akan menindaklanjuti berbagai laporan itu. Pertemuan itu juga dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
