Bisnis.com, JAKARTA--Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan kepada semua negara untuk menerapkan embargo senjata ke Libya.
Dewan Keamanan juga mendesak semua negara untuk tidak ikut campur dalam konflik atau mengambil langkah-langkah yang akan memperburuk konflik negara di Afrika Utara itu.
Mengutip Reuters, Selasa (3/12/2019), menurut laporan hasil pemantauan pelaksanaan sanksi terhadap Libya bulan lalu, Yordania, Uni Emirat Arab, dan Turki diduga berulang kali melanggar embargo senjata Libya.
"Transfer (bahan militer) ke Libya diulangi dan kadang-kadang terang-terangan dengan hampir tidak menghormati langkah-langkah penerapan sanksi," tulis para ahli independen PBB dalam laporan rahasia yang akan diterbitkan bulan ini.
Libya jatuh ke kekacauan setelah pemberontakan yang didukung NATO menggulingkan kepemimpinan Muammar Gaddafi pada 2011.
Ribuan orang tewas dalam pertempuran sporadis sejak 2014 antara faksi di timur dan barat. Kekerasan telah memungkinkan militan dan penyelundup migran berkembang, menghantam industri minyak Libya, dan memecah institusi-institusi kunci negara itu.
Awal tahun ini komandan Tentara Nasional Libya (LNA) Khalifa Haftar meluncurkan serangan terhadap pemerintah LIbya yang diakui internasional, Government of National Accord (GNA), dan pasukannya di Tripoli. Namun perang menemui jalan buntu.
Para pakar PBB menuduh Jordan dan Uni Emirat Arab memasok bahan militer untuk pasukan Haftar, yang menurut mereka kemudian mendorong GNA untuk meminta bantuan kepada Turki.
Baru-baru ini, Haftar juga didukung oleh Mesir dan tentara bayaran Rusia, menurut diplomat dan pejabat Tripoli. Sementara itu, LNA menyangkal memperoleh dukungan asing. Amerika Serikat telah mendorong Haftar untuk mengakhiri tindakan ofensifnya.
