Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden AS Donald Trump menandatangani undang-undang yang menyatakan dukungan AS untuk pengunjuk rasa Hong Kong.
Langkah ini mengancam finalisasi kesepakatan dagang dan mempersulit negosiasi dengan Beijing, di saat kedua negara sedikit lagi akan menandatangani perjanjian fase satu.
UU tersebut mensyaratkan tinjauan tahunan status perdagangan khusus Hong Kong berdasarkan hukum Amerika, serta sanksi terhadap pejabat yang dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia atau intervensi otonomi kota.
Selain itu, legislasi ini melarang ekspor barang-barang kendali massa seperti gas air mata dan peluru karet ke polisi Hong Kong.
Kementerian Luar Negeri China memberikan ancaman balasan tanpa memberikan rincian apa pun. Pemerintah lokal di Hong Kong juga menyatakan penyesalan, mirip dengan pernyataan sebelumnya.
Saat menandatangani RUU tersebut, Trump mengisyaratkan bahwa dia tidak ingin hubungan yang lebih luas dengan China membelok keluar jalur.
Trump mengatakan Washington mengambil risiko yang dapat mengganggu kewenangan konstitusionalnya untuk melaksanakan kebijakan luar negeri Amerika.
"Saya menandatangani UU ini dengan tetap menghormati Presiden Xi dan rakyat Hong Kong. Mereka diberlakukan dengan harapan bahwa para pemimpin dan wakil rakyat di China dan Hong Kong akan menyelesaikan perbedaan mereka secara damai yang mengarah pada perdamaian jangka panjang dan kemakmuran bagi semua," ujar Trump, dikutip melalui Bloomberg, Kamis (28/11/2019).
Saham Asia dan saham berjangka AS turun setelah Trump menandatangani RUU tersebut, sementara yen terdorong lebih tinggi dan yuan lebih rendah.
Saham Hong Kong termasuk yang berkinerja buruk, meskipun penurunan masih rendah pada pembukaan.
Investor mencari tanda apa pun yang dapat menghambat ekonomi terbesar di dunia itu mencapai kesepakatan pereda perang dagang yang sudah berlangsung selama 20 bulan.
Trump sebelumnya mengatakan kedua pihak berada dalam babak akhir dari sebuah kesepakatan yang akan di mulai dengan melonggarkan tarif pada produk yang diperdagangkan antara dua negara sekitar US$500 miliar.
Trump ingin perjanjian dagang segera selesai untuk meringankan ketidakpastian ekonomi menjelang kampanye pemilihannya kembali pada 2020.
China juga berusaha menghindari kerusakan lebih lanjut pada ekonomi yang tumbuh pada laju paling lambat dalam beberapa dekade terakhir.
Menurut David Zweig, seorang profesor emeritus di Universitas Sains dan Teknologi Hong Kong dan direktur Transnational China Consulting Ltd, perseteruan antara China dan AS kali ini berada pada level yang berbeda.
"Kongres AS lebih tegas daripada biasanya, tapi saya pikir ini hanya akan menjadi respons jangka pendek, bahkan bukan respons jangka menengah. Menurut saya, Xi sangat ingin mencapai sebuah kesepakatan," katanya.
Trump tidak memiliki banyak pilihan selain untuk menandatangani RUU itu, DPR AS menyetujui usulan RUU dengan suara 417-1 pada 20 November setelah Senat meloloskan usulan tanpa oposisi.
