Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo menginginkan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelegence (AI) benar-benar dapat dioptimalkan untuk membantu kerja-kerja pemerintahan.
Upaya pemerintah memangkas jabatan eselon 3 dan eselon 4 di pemerintahan, harapannya bisa dimanfaatkan oleh setiap instansi mengembangkan layanan berbasis AI tersebut.
Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden Jokowi ketika menyampaikan pidato dalam acara peresmian pembukaan Kompas100 CEO Forum Tahun 2019 di Jakarta, Kamis (28/11/2019).
Kepala Negara mengatakan bahwa pemerintah ingin mengurangi jumlah eselon pada 2020. Pengurangan itu dilakukan sebagai bagian dari pemangkasan birokrasi di tubuh pemerintah.
Dengan demikian, eselon yang dipertahankan pemerintah adalah eselon 1 dan eselon 2 karena eselon 3 dan eselon 4 bakal dihapus.
Menurutnya, kecerdasan buatan akan membuat birokrasi pemerintah akan bekerja lebih cepat. ‘
"Dan sudah saya perintahkan kepada Menpan [Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi] mengganti [eselon 3 dan eselon 4] dengan artificial intelligence sehingga ada kecepatan," kata Jokowi.
Kendati demikian, Jokowi mengatakan rencana pemangkasan birokrasi itu akan tergantung dari rencana penerbitan omnibus law. Seperti diketahui, pemerintah berencana menerbitkan omnibus law atau merevisi 74 undang-undang dengan cara menerbitkan satu undang-undang.
Rencana penerbitan omnibus law itu, menurut Jokowi, akan segera diajukan ke DPR.
