Bisnis.com, JAKARTA--Ketua DPP PKB Yaqut Cholil Qoumas Yaqut membantah bahwa penunjukan delapan staf khusus (stafsus) Wakil Presiden Ma’ruf Amin merupakan bentuk ‘bagi bagi kue’ sebagai balas jasa saat pemilihan presiden 2019.
Menurutnya, kedelapan stafsus itu sesuai dengan keahliannya meski saparuhnya berasal dari unsur Nadhatul Ulama (NU).
"Saya kira dari delapan nama yang dtetapkan sebagai stafsus wapres itu, itu memiliki kualisifikasi yang berbeda beda. Ada yang ahli hukum, Pak Robikhin misalnya, ada soal terkait dengan masalah Sosial Pak Imam Aziz dan seterusnya," katanya, Selasa (26/11).
Dia juga mengatakan bahwa jumlah stafsus itu tidak berlebihan karena sesuai dengan kebutuhan.
"Saya kira ini penting, ya soal jumlahnya itu dianggap berlebihan ya relatif saja saya kira kebutuhannya," katanya.
Lebih jauh, dia membantah, penujukan delapan stafsus itu bertentangan dengan semangat debirokratisasi yang digaungkan oleh Presiden Jokowi.
Baca Juga
Dia mengatakan pengangkatan stafsus itu jangan dilihat dari stafsusnya dulu, tapi lihat jumla menterinya.
“Tetapi sekali lagi ini kembali lagi kepada kebutuhan, kalau saya memaknai debirokratisasi itu sejauh mana kebutuhan, jadi bukan kuantitas tetapi kualitas. Memaknainya seperti itu," katanya.
Pada bagian lain dia mengatakan tidak ada masalah dengan para staf asal NU tersebut karena Ma’ruf juga mustasyar PBNU dan sebelumnya pernah jadi rais aam PBNU.
Dengan demikian kalau kemudian dia mengambil stafsus yang memiliki latar belakang NU maka hal itu wajar saja, kata Yaqut. Apalagi, ujarnya, sosok stafsus harus orang yang benar-benar membuat nyaman Ma’ruf.
"Karena stafsus kan itu nempel ya. Itu dia day to day nempel dan dia tentu Pak Ma"ruf mencari yang paling nyaman buat beliau. Memberi masukan, diskusi dan seterusnya," ujarnya.
