Kabar24.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut pemilihan tujuh staf khusus (stafsus) dari generasi muda dan kalangan milenial tidak terlepas dari keinginan Presiden Joko Widodo untuk menjaring talenta berkualitas untuk mengisi pemerintahan ke depan.
Meski dikritik sejumlah pihak terkait jam kerja dan kewenangan yang tak jelas, Pramono mengatakan anak-anak tersebut yang akan menjadi pemimpinan negara ke depan sehingga Presiden Jokowi ingin mendekatkan mereka dengan sistem birokrasi.
“Sejak awal mereka dikenalkan dengan birokrasi pemerintahan, tata cara pengambilan keputusan. Sehingga bukan kemudian stafsus yang dari hari ke hari ada di kantor,” jelas Pramono di kantornya, Senin (25/11/2019).
Soal tata cara bekerja, dia mengemukakan stafsus tersebut dipilih secara langsung oleh Presiden Jokowi dan secara administrasi kepegawaian berada di bawah manajemen Sekretariat Kabinet.
Dia menambahkan pekerjaannya pun tidak paruh waktu, meskipun demikian mereka memang masih diperbolehkan untuk menjalani aktivitas di luar seperti mengelola usaha dan melanjutkan pendidikan.
“Kan sekarang bekerja tidak harus di kantor. bahkan sekarang para menteri pun dalam banyak hal kita mengambil keputusan tidak lagi seperti dulu harus di kantor,” tekannya.
Tak hanya itu, dia menegaskan jabatan stafsus setara dengan eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Keuangan.
“[Gaji] itu ya sebegitu [Rp51 juta] karena itu kan ada keppres[keputusan presiden]-nya. Ada aturan mainnya,” ujarnya.
Hal itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2015 tentang Besaran Hak Keuangan Bagi Staf Khusus Presiden, Staf Khusus Wakil Presiden, Wakil Sekretaris Pribadi Presiden, Asisten, dan Pembantu Asisten.
Menurut peraturan tersebut, hak keuangan yang diterima staf khusus Presiden tiap bulannya mencapai Rp51 juta. Hak keuangan tersebut sudah termasuk gaji dasar, tunjangan kinerja, dan pajak penghasilan.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut pemilihan tujuh staf khusus milenial oleh Presiden Joko Widodo justru inkonsisten dengan komitmen Jokowi untuk merampingkan birokrasi.
Fadli menilai pemilihan tujuh staf khusus milenial hanya sebagai pencitraan. “Cuma lipstick aja, pajangan aja lah itu,” jelasnya, Sabtu (23/11/2019).
Tak ada salahnya memilih staf khusus berusia muda, tetapi dia mengemukakan Presiden Jokowi juga harus memikirkan kemampuan mereka dalam membantu tugas-tugas kenegaraan.
