Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Kajian Pilkada tak Langsung, Kemendagri: Risetnya Jangan Abal-Abal

Kementerian Dalam Negeri menyatakan sejumlah lembaga pengkajian dimungkinkan guna melakukan evaluasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung, namun diingatkan agar risetnya jangan abal-abal.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 21 November 2019  |  22:45 WIB
Tenaga relawan menunjukkan surat suara pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar yang telah disortir, di kantor KPU Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (13 - 6)..Antara
Tenaga relawan menunjukkan surat suara pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar yang telah disortir, di kantor KPU Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (13 - 6)..Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri menyatakan sejumlah lembaga pengkajian dimungkinkan guna melakukan evaluasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung.

Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan lebih banyak lembaga riset yang digunakan justru akan lebih bagus dan hasilnya bisa dapat lebih dipercaya.

Dia mengatakan jangan sampai nantinya lembaga yang melakukan evaluasi adalah lembaga yang abal-abal. Apalagi, kata dia lembaga yang disponsori, sehingga hasilnya bisa diatur sedari mulai penelitian.

"Saya kira semakin banyak semakin bagus tapi yang kredibel lah di mata publik supaya objektif dan tidak pakai sponsor. kan banyak penelitian pakai sponsor sebelum penelitian kesimpulan sudah ada," kata Bahtiar di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Dia mengatakan evaluasi itu diperlukan agar hasil dari Pilkada sesuai dengan keinginan masyarakat. Dia menyebutkan tujuan utama dari Pilkada adalah menghasilkan pimpinan daerah yang menyejahterakan masyarakat.

"Ujungnya bagaimana menghasilkan pemimpin daerah yang mampu mempercepat kesejahteraan masyarakat" kata Bahtiar.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik menegaskan Kemendagri tidak pernah mendorong kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD.

Akmal mengatakan Pemilihan kepala daerah oleh DPRD tingkat II atau I hanya dilakukan saat Orde Baru berkuasa.

"Kami tidak pernah mendorong oleh DPRD yang kami katakan buatlah Pilkada langsung yang asimetris," kata Malik di Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Akmal juga menampik Pilkada pihaknya tidak pernah menggagas Pilkada asimetris. Dia mengatakan Indonesia sudah menggunakan model Pilkada ini dari sebelumnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pilkada
Editor : Sutarno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top