Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan pencegahan dan penanganan radikalisme maupun tindakan terorisme memerlukan kerja sama lintas sektoral.
Menurut Tito radikalisme adalah ideologi yang memperbolehkan penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan. Alhasil, kata dia, perlu upaya preventif.
"Kemudian upaya penegakan hukum dan lain-lain. Tapi ini memerlukan kegiatan lintas sektoral, bukan hanya Kepolisian atau BNPT, tapi melibatkan banyak sekali stakeholder," kata Tito dalam keterangan resmi, Jumat (15/11/2019).
Menurut Tito penanganan radikalisme juga diperlukan penindakan dengan berbagai kajian, termasuk persoalan global.
"Kemudian, berikutnya lagi, bagaimana untuk penindakannya apakah perlu penegakan hukum yang keras, bagaimana menghadapi persoalan-persoalan yang dari luar negeri, dari daerah konflik, dan seterusnya," papar Tito.
Tito mengatakan di bawah koordinasi langsung Wakil Presiden Ma'ruf Amin, beberapa pemangku kepentingan lintas kementerian dan lembaga akan bekerja sama dalam menangani dan melakukan kegiatan preventif radikalisme.
Secara rinci, kata Tito, Wapres Ma'ruf meminta masukan sekaligus berdiskusi soal pembentukan, pembuatan, desain besar strategi yang lebih komprehensif dalam menghadapi terorisme.
"Ini kemudian kita sepakat tetap BNPT sebagai sentra utama, tapi BNPT ini mengkoordinir harian dengan semua stakeholder, baik pemerintah maupun non pemerintah, tapi di bawah komando atau koordinasi langsung Wapres," ujar Tito.
