Bisnis.com, JAKARTA – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menargetkan Badan Otorita Pemindahan Ibu Kota Negara akan diresmikan pada akhir tahun ini.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menyatakan badan otorita untuk pemindahan ibu kota tidak perlu melalui prosedur ke DPR, hanya melalui Peraturan Presiden. Dia menjamin, UU yang akan memayungi pemindahan ibu kota juga sudah melalui tahap akhir.
“Ya untuk UU yang memayunginya, segera seketika legal drafting selesai, kita kirimkan,” kata Suharso di Kantor Bappenas, Jumat (15/11/2019).
Dia menyatakan aka nada pembahasan internal dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk finalisasi RUU soal pemindahan ibu kota, sebelum draf tersebut diserahkan ke DPR.
“Tidak perlu [ke DPR]. Mudah-mudahan akhir tahun ini sudah selesai,” ujar Suharso.
Terkait pemimpin badan tersebut, Suharso menjamin akan diduduki oleh kaum profesional yang tidak berstatus aparatur sipil negara (ASN). Meski demikian, tak menutup kemungkinan penunjukkan kepala badan otorita adalah kalangan ASN dengan jaminan netral terhadap golongan dan kepentingan tertentu.
Baca Juga
“Nanti bertanggung jawab ke Presiden,” ujar Suharso lagi.
Selain kepala, badan otorita juga akan dilengkapi oleh dewan pengarah dan pengawas. Struktur tersebut berfungsi sebagai pengarah dan pihak yang mengevaluasi proses. Misalnya, pengawas dalam badan otorita akan bertugas seperti auditor.
“Jadi mereka mengawasi ini comply tidak dengan aturan, memastikan gagasannya on the right rules,” sambungnya.
Selain badan otorita, Suharso juga menjamin masterplan pemindahan ibu kota akan dirampungkan akhir tahun ini.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pemerintah sepakat perencanaan pemindahan ibu kota harus selesai dalam kurun waktu satu tahun, dan proses pembangunan bisa rampung dalam waktu 3 tahun.
“Kami berharap tahun depan sudah mulai, akhir tahun depan atau awal 2021,” paparnya.
Rencananya, calon pejabat Badan Otorita Pemindahan Ibu Kota akan dilaporkan kepada presiden pada Senin pekan depan. Adapun kandidat yang diprioritaskan adalah golongan profesional non birokrat.