UU Ibu Kota Baru Berbentuk Omnibus Law

UU menyangkut ibu kota baru akan menyinggung banyak UU lainnya, termasuk dalam hal perkotaan.
JIBI
JIBI - Bisnis.com 14 November 2019  |  02:40 WIB
UU Ibu Kota Baru Berbentuk Omnibus Law
Foto aerial Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Sabtu (31/8/2019). Sebagian dari kawasan yang masuk sebagai hutan konservasi itu nantinya akan digunakan untuk wilayah ibu kota baru. - ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menyatakan payung hukum ibu kota baru nantinya bakal berbentuk omnibus law, lantaran menyinggung beberapa Undang-Undang (UU) lain.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan saat ini, Indonesia masih belum memiliki UU Perkotaan. 

"Itu termasuk yang kami targetkan masuk Prolegnas [Program Legislasi Nasional] dan akan di-omnibus law-kan," ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, seperti dilansir Tempo, Rabu (13/11/2019).

Suharso melanjutkan sejumlah UU terkait perkotaan juga harus diperbaiki, termasuk UU Ibu Kota dan UU Kawasan. Dia menuturkan UU Kawasan saat ini masih ada di UU Perumahan dan Kawasan.

UU terkait pemerintahan daerah dan UU RTRW juga masih harus disesuaikan.

Terkait pembangunan sarana prasarana ibu kota baru, Suharso mengatakan hal itu akan dikerjakan secara paralel dengan perihal legalitas agar dapat mengejar target waktu. Dia menambahkan yang terpenting saat ini, adalah terkait luas lahan dan siapa yang akan mengurus.

UU ibu kota baru juga belum membahas rencana pembentukan badan otoritas. Suharso memandang hal itu cukup berbentuk Peraturan Presiden.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
bappenas, Ibu Kota Dipindah

Sumber : Tempo

Editor : Annisa Margrit
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top