Bisnis.com, JAKARTA - Politisi Partai NasDem Irma Suryani ikut memberi komentar terkait penggunaan cadar dan celana cingkrang di lingkungan pemerintahan. Bagaimana tanggapannya?
Dia setuju saja jika pemerintah mengeluarkan aturan melarang ASN menggunakan cadar maupun celana cingkrang selama memberikan pelayanan kepada publik.
Namun dia menolak jika larangan tersebut diatur untuk seluruh masyarakat di Tanah Air di luar pemerintahan.
"Kalau semua tidak boleh pakai cadar, saya tidak setuju. Karena melanggar ranah private. Kalau ASN saya setuju," katanya saat diskusi Indonesia Lawyers Club di TV One, Selasa (5/11/2019).
Menurutnya melarang seseorang untuk menggunakan cadar maupun celana cingkrang sama dengan melanggar hak asasi manusia dan melanggar aturan agama.
"Biarkan semua rakyat Indonesia memilih apa yang dipakai dan dipercaya. Karena ranah private tidak boleh diatur negara. Ini pendapat saya dan Insya Allah pendapat NasDem," terangnya.
Rachmadian, anggota niqab squad menjelaskan meski menggunakan niqab namun mereka tetap berpegang pada pancasila dan NKRI. Apalagi menggunakan cadar memang memiliki tantangan tersendiri di tengah masyarakat.
"Dengan wujud cinta NKRI, saat bencana gempa di Lombok dan Palu, kami orang pertama yang sampai ke Palu, termasuk Pulau Sebesi. Karena saya dari latarbelakang medis, maka saya mencoba akomodir teman-teman lainnya," ucapnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi sempat mengeluarkan pernyataan rencana melarang penggunaan cadar di kementeriannya. Namun dia tidak melarang pengguna cadar di luar lingkungan Menpan RB.
