Bisnis.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginginkan program-program terkait pengentasan kemiskinan dan stunting masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Hal itu diungkapkan Tito dalam konferensi pers bersama Wakil Presiden dan segenap Menteri terkait di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat (1/11/2019).
Tito mengatakan pihaknya bakal melibatkan jaringan yang ada di Kemendagri. Nantinya pihak Inspektorat dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan melihat sudah masuk atau belum program-program tersebut.
"Kalau sudah masuk data, kita akan yakinkan betul daerah-daerah yang perlu dapat prioritas intervensi stunting,” kata Tito.
Menurut Tito program pengentasan kemiskinan dan stunting sangat erat kaitannya dengan Program Prioritas Nasional yang berkenaan dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)unggul dan berkualitas.
Tito mengatakan pihaknya akan memastikan setiap Pemda memiliki program-program tersebut.
Kemendagri bakal bekerja sama dengan Kementerian dan Lembaga di tingkat Pusat untuk membuat program-program prioritas daerah mana yang perlu ada perhatian terlebih dahulu atau prioritas utamanya secara bertahap.
"Kemudian kita akan libatkan jaringan dari organisasi terutama jaringan ibu-ibu, relawan, untuk bersama mengampanyekan stunting dengan program-program kreatif untuk stunting ini,” ujar Tito.
Tito melanjutkan kampanye dengan melibatkan jaringan-jaringan di masyarakat sangat penting dilakukan untuk memberikan pemahaman lebih menyeluruh tentang permasalah stunting dan pencegahannya.
“Kampanye penting, karena belum tentu masyarakat paham, termasuk Kepala Daerah yang tidak paham apa itu arti stunting. Kalau tidak paham, bagaimana mau masuk APBD, mau buat terobosannya seperti apa, termasuk mengintegrasikan bantuan-bantuan sosial berupa pangan maupun non pangan. Ini akan kita lakukan di bawah arahan Bapak Wakil Presiden dan juga kita akan bergerak sambil nanti evaluasi,” jelas Tito.
