Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PAN Siap Terima Safari Politik Nasdem

Partai Nasional Demokrat sedang melakukan safari politik menemui ketua umum partai bukan koalisi. Dalam waktu dekat Partai Amanat Nasional dan Demokrat akan didatangi.
Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais (tengah) didampingi Sekjen Eddy Soeparno (tengah kiri) menunjukkan berkas pendaftaran Pemilu 2019 di KPU Pusat, Jakarta, Jumat (13/10). PAN secara resmi mendaftar sebagai peserta Pemilu 2019./ANTARA-Akbar Nugroho Gumay
Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais (tengah) didampingi Sekjen Eddy Soeparno (tengah kiri) menunjukkan berkas pendaftaran Pemilu 2019 di KPU Pusat, Jakarta, Jumat (13/10). PAN secara resmi mendaftar sebagai peserta Pemilu 2019./ANTARA-Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA — Partai Nasional Demokrat sedang melakukan safari politik menemui ketua umum partai bukan koalisi. Dalam waktu dekat Partai Amanat Nasional dan Demokrat akan didatangi.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hanafi Rais mengatakan bahwa kunjungan partai tidak ada yang bisa melarang. Tentu partainya akan menerima jika akan dikunjungi dan belum mengetahui apakah akan ada pembicaraan soal membuat poros baru di legislatif.

“Semua partai saya kira punya hak yang sama untuk menjalankan pilihan-pilihan politik. Apakah nanti konsekuensinya atau langkah berikutnya akan membentuk koalisi baru ataupun yang lain-lain, ya Wallahu Alam [hanya Tuhan yang tahu]. Kita belum tahu wong [kan] juga belum ketemu,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Hanafi menjelaskan bahwa apapun tujuan safari politik, dia pastikan ada kebaikan di situ. Akan tetapi sikap partai saat ini berada di luar pemerintahan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin.

“Jadi kalau fungsi kita sekarang ini ya menjadi fungsi bagian dari checks and balances di sistem politik kita yang menganut sistem demokrasi. Kita harapkan kemudian pemerintah mendengarkan masukan, mendengarkan tawaran-tawaran alternatif kebijakan lain kemudian lahir dengan sintesis yang baru yang itu lebih bijaksana,” jelasnya.

Untuk saat ini kekuatan pemerintah di parlemen mencapai 73 persen. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang ada di dalam koalisi berupaya agar fungsi pengawasan pemerintah tidak kendor meski menjadi dominan.

Itu sebabnya Nasdem siap menjadi dari bagian itu jika ada kebijakan yang tidak pro rakyat. Sekretaris Fraksi Nasdem, Saan Mustofa mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan partainya juga akan memberikan kritik kepada pemerintah.

“Nah mitra konstruktif itu kami lebih ingin memastikan Pak Jokowi lima tahun ke depan bisa berjalan dengan baik pemerintahannya. Bisa memaksimalkan potensi-potensi bangsa ini agar jadi sesuatu yang berarti bagi masyarakat,” katanya di Kompleks Parlemen, Kamis (31/10/2019).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Akhirul Anwar
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper