Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Libya yang diakui secara internasional tengah menghentikan pembayaran gaji lebih dari 150.000 guru dan staf Kementerian Pendidikan lainnya yang dinilai tidak memiliki dokumen yang layak.
Dikutip dari Reuters, Senin (28/10/2019), Libya tengah mengalami pembengkakan pembayaran gaji di bidang layanan publik kepada para pekerja siluman yang masuk dalam daftar gaji selama terjadinya kekacauan di negara itu sejak penggulingan Muammar Gaddafi pada 2011.
Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan Kementerian Pendidikan, staf yang terkena dampak telah menerima gaji tanpa memberikan dokumen membuktikan bahwa mereka bekerja di kantor-kantor pemerintah.
Lebih dari 800 staf administrasi pendidikan juga akan diinterogasi karena melanggar Undang-undang seperti absen dari pekerjaan tanpa izin.
Emad Badi, seorang peneliti, menyatakan Libya memiliki sedikitnya sekitar 550.000 guru untuk negara berpenduduk 6 juta orang. Angka tersebut tidak termasuk guru yang dipekerjakan oleh pemerintah parallel timur yang menentang pemerintahan Tripoli, bagian dari perebutan kekuasaan di negara Afrika Utara.
Ratusan guru dilaporkan melakukan aksi protes di ibukota dan kota-kota lain untuk menuntut pemecatan menteri pendidikan yang berbasis di Tripoli, Othman Abduljaleel Mohamed.
“Semua keputusan menteri itu acak. Dia tidak berbicara tentang masalah kita. Belum ada kurikulum dan buku-buku yang tersedia, sekolah-sekolah dalam kondisi buruk dan gaji kami selalu tertunda. Dan sekarang menteri menghentikan gaji ribuan orang guru tetapi kami di sini sampai dia digulingkan,” kata seorang guru yang tidak mau dikutip namanya.
Guru-guru di Libya telah melakukan aksi mogok selama berminggu-minggu dan menuntut kenaikan gaji, menunda dimulainya kembali kelas setelah liburan musim panas.
Beberapa sekolah di Tripoli bahkan telah ditutup untuk menampung keluarga-keluarga yang terlantar akibat serangan pasukan timur yang bersekutu dengan pemerintah parallel yang berusaha mengambil alih ibukota sejak April.
Adapun, porsi pembayaran gaji publik di Libya mengambil porsi lebih dari setengah beban pengeluaran publik. Adapun pendapatan negara tersebut bergantung pada minyak dan gas yang merupakan satu-satunya sumber daya ekonomi negara.
