Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Inggris membantah laporan surat kabar ihwal rencana pelemahan hak-hak pekerja setelah Inggris meninggalkan Uni Eropa.
Pada Sabtu (26/10/2019), Financial Times (FT) menerbitkan ekstrak dokumen yang bocor dari Kementerian terkait Brexit yang disebut sebagai komitmen “level playing field” ke UE “menyisakan ruang untuk interpretasi”.
Uni Eropa prihatin bahwa Inggris mungkin akan mencoba untuk melonggaran peraturan, termasuk hak-hak pekerja, setelah meninggalkan UE dan mengatakan kemungkinan pemberlakuan hambatan perdagangan untuk menghindari persaingan yang tidak adil.
Dalam jangka pendek, Pemerintah Inggris juga membutuhkan dukungan dari setidaknya beberapa anggota pemberontak dari oposisi Partai Buruh untuk mengesahkan undang-undang Brexit , yang mengatakan suara mereka akan bergantung pada pelestarian perlindungan pekerja yang ada.
Dalam kesepakatan transisi Brexit, Perdana Menteri Boris Johnson telah bernegosiasi dengan Brussels. Deklarasi politik yang menetapkan kerangka kerja untuk pembicaraan perdagangan menyatakan “hubungan di masa depan harus memastikan persaingan yang terbuka dan adil, yang mencakup komitmen kuat untuk memastikan medan permainan yang adil.”
Menurut laporan FT tersebut, pejabat kementerian Brexit menulis bahwa “interpretasi dari komitmen tersebut di Inggris dan UE akan sangat berbeda” dan bahwa teks tersebut mewakili “titik awal yang jauh lebih terbuka untuk negosiasi hubungan di masa depan.”
Para menteri di Inggris menolak kesimpulan FT bahwa ini berarti standar tenaga kerja Inggris akan berbeda secara signifikan dari standar di negara-negara UE lainnya.
“Berita ini tidak benar. Inggris akan mempertahankan standar-standar hak pekerja dan standar lingkungan tertingggi ketika kita meninggalkan UE,” kata Menteri Bisnis Andrea Leadsom menjawab laporan FT tersebut, seperti dikutip Reuters.
Namun, pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn mengatakan laporan FT tersebut menunjukkan bahwa parlemen akan menjadi kurang bijaksana dalam mempercayai janji pemerintah tentang hak-hak pekerja.
“Dokumen-dokumen ini mengkonfirmasi ketakutan terburuk kita. Bahwa Brexit adalah cetak biru untuk deregulasi ekonomi, yang akan diikuti dengan hancurnya hak-hak vital dan perlindungan,” katanya.
Menteri Bisnis, Energi, dan Industri Strategis Kwasi Kwarteng mengatakan pemerintah tidak memiliki rencana untuk berupaya melonggarkan aturan ketenagakerjaan. “Saya rasa ini benar-benar gila sebenarnya,” katanya seperti dikutip BBC.
“Sembilan belas anggota parlemen dari Partai Buruh telah datang bersama kami dan memberikan suara untuk pembacaan kedua (undang-undang Brexit), jadi tidak masuk akal sama sekali kalau dibilang melemahkan hak-hak pekerja.”
Dalam kesepakatan Brexit yang dinegosiasikan oleh pendahulu Johnson, yakni PM Theresa May – yang ditolak tiga kali oleh parlemen- Inggris secara keseluruhan akan terikat oleh beberapa komitmen “level playing field” sebagai bagian dari perjanjian.
Menurut kesepakatan Johnson, hanya Irlandia Utara yang akan diwajibkan untuk terus mengikuti aturan yang serupa dengan yang ada di UE, dan seluruh Inggris dapat menyimpang jika bersedia menerima hambatan dagang yang lebih besar dengan UE.
Sebagian besar ekonom berpikir bahwa upaya menjaga hubungan dengan UE harus menjadi prioritas setelah Inggris kelak keluar dari UE.
