Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum siap meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri di bawah nakhoda baru Mendagri Tito Karnavian.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari mengatakan lembaganya telah berkolaborasi dengan Tito ketika masih memimpin Kepolisian Negara RI (Polri) dalam kurun 2016-2019. Bahkan, kerja sama Tito dengan penyelenggara pemilu di daerah terjalin lebih awal saat menjabat Kepala Polda Papua selama 2012-2014.
Hasyim meyakini bahwa Tito tidak sulit beradaptasi dengan lingkungan kerja baru. Dia mengingatkan bahwa Polri merupakan institusi yang mengakar dari pusat hingga kepolisian sektor di tingkat kecamatan.
“Pengalaman itu menjadi bekal yang luar biasa untuk kemudian memimpin Kementerian Dalam Negeri,” kata Hasyim usai sidang sengketa hasil Pileg 2019 di Jakarta, Rabu (23/10/2019).
Setelah pria kelahiran Palembang tersebut ditunjuk sebagai Mendagri per 23 Oktober, kerja sama KPU - Kemendagri dipastikan akan lebih intens. Kemendagri adalah salah satu mitra KPU dalam pelaksanaan teknis pemilu hingga penyusunan regulasi.
Hasyim mengakui bahwa Indonesia masih perlu menata sistem pemilu. Karena itu, produk hukum seperti UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) maupun UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) perlu dievaluasi.
“Harus evaluasi menyeluruh dan semua pihak duduk bersama,” kata Hasyim.
Rabu pagi Presiden Joko Widodo melantik Tito bersama 37 anggota Kabinet Indonesia Maju lainnya.
Penunjukan sebagai Mendagri dibarengi dengan pemberhentian Tito dari posisi Kapolri. Sebagai gantinya, Presiden Jokowi menunjuk Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim) Polri Komjen Pol. Idham Azis sebagai calon tunggal Tri Brata-1 alias pimpinan tertinggi di Mabes Polri jalan Trunojoyo 1, Jakarta Pusat.
