Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Surat Kabar Australia Kompak Protes Ancaman Kebebasan Pers di Halaman Depan

Tak hanya bergambar surat kabar yang dicoret hitam pada semua tulisannya, di bagian bawah, surat kabar tersebut juga serentak menulis, “Jika pemerintah menyimpan kebenaran darimu, apa yang mereka tutupi?” Ada pula tulisan, “Rahasia, tidak untuk dirilis.”
Geofanni Nerissa Arviana
Geofanni Nerissa Arviana - Bisnis.com 21 Oktober 2019  |  17:25 WIB
Halaman depan surat kabar utama Australia menunjukkan kampanye 'Hak Anda untuk mengetahui
Halaman depan surat kabar utama Australia menunjukkan kampanye 'Hak Anda untuk mengetahui ", di Canberra, Australia, 21 Oktober 2019. - REUTERS

Bisnis.com, JAKARTA – Surat kabar besar di Australia serentak memuat gambar surat kabar yang dicoret hitam pada halaman paling depan, Senin (21/10/2019). Gerakan ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap peraturan baru negara yang dianggap membatasi kebebasan pers.

Beberapa surat kabar itu antara lain The Australian, The Daily Telegraph, Financial Review, dan The Sydney Morning Herald.

Tak hanya bergambar surat kabar yang dicoret hitam pada semua tulisannya, di bagian bawah, surat kabar tersebut juga serentak menulis, “Jika pemerintah menyimpan kebenaran darimu, apa yang mereka tutupi?” Ada pula tulisan, “Rahasia, tidak untuk dirilis.”

Bentuk protes ini dilakukan guna memberikan tekanan publik pada pemerintah untuk membebaskan jurnalis dari undang-undang yang membatasi akses ke informasi sensitif.

Selain itu, pers juga berharap pemerintah dapat memberlakukan sistem informasi yang baik dan meningkatkan tolok ukur untuk tuntutan hukum pencemaran nama baik.

“Protes ini ada untuk mengawasi kekuatan pemerintah dan menyinari kesalahan serta meminta pertanggungjawaban pemerinth. Namun, masyarakat Australia tetap berada dalam kegelapan,” ujar Kepala Eksekutif Serikat Industri Paul Murphy, seperti dikutip Reuters.

Australia tidak memiliki pengamanan konstitusional untuk kebebasan berbicara, meskipun pemerintah telah menambahkan ketentuan untuk melindungi pelapor dengan Undang-undang Kontra-spionase pada 2018. Namun, pers tetap menganggap kebebasan pers masih dibatasi.

Pemerintah telah lama mengesahkan undang-undang dengan kedok keamanan nasional yang menghalangi hak publik untuk mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, seperti dikatakan Media, Entertainment, and Arts Alliance (MEAA).

Dunia juga memberikan perhatian besar pada isu kebebasan media di Australia sejak awal tahun ini. Pengadilan mencegah media memberitakan mantan Bendahara Vatikan, Kardinal George Pell, yang dinyatakan bersalah atas tuduhan pelecehan seks pada anak.

Selain itu pada Mei lalu ketika pemilihan kembali pemerintah Australia, polisi menggerebek kantor pusat Australian Broadcasting Corporation (ABC) di Sydney dan rumah editor News Corp. Mereka dicurigai menerima informasi yang dianggap sebagai rahasia negara.

ABC mengatakan, serangan di kantornya saat itu berkaitan dengan tuduhan pelanggaran militer di Afghanistan pada 2017 silam. Sementara itu, News Corp mengatakan serangan terhadap karyawannya tersebut terkait dengan artikel tentang rencana pemerintah untuk memata-matai surel, pesan teks, dan rekening bank Australia.

Aksi protes media-media ternama ini merupakan sesuatu yang langka terjadi di Australia. Pasalnya, media-media di Australia bersaing ketat dalam penawaran iklan dan menawarkan visi yang sangat berbeda untuk negaranya. Namun, mereka kali ini bersatu melawan ancaman kebebasan pers.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

surat kabar pers
Editor : M. Taufikul Basari
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top