Ada Andil Elit Dalam Konflik SARA
Dia berpendapat kemampuan para elite menjaga Indonesia yang plural akan menjamin situasi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, termasuk menarik investasi. Sebaliknya, keterbelahan karena SARA dan masyarakat yang mudah marah akan menimbulkan instabilitas. Ujung-ujungnya, investor merasa tidak aman.
“Aksi di jalan pada 21—22 Mei misalnya, yang akhirnya membuat jaringan internet dibatasi, sudah pasti berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi,” kata Titi.
Oleh sebab itu, Bonar Tigor Naipospos, Wakil Ketua Setara Institute menambahkan bahwa merawat kebhinekaan dan mengatasi radikalisme yang ingin mengubah dasar negara Pancasila jelas adalah salah satu tantangan terbesar pemerintahan Proseiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin ke depan.
“Dalam 5 tahun ke depan, pemerintah harus lebih intensif lagi melakukan kampanye penyadaran masyarakat, terutama melibatkan kelompok-kelompok strategis yang moderat,” ujarnya.
Pasalnya, puritanisme dan eksklusif bukan lagi sekdar gejala melainkan dapat merasuk keberbagai sektor masyarakat.
“Kita bisa lihat bahwa pandangan keagamaan yang konservatif masuk ke semua kategori sosial masyarakat, entah itu kelas menengah, orang kaya, berpendidikan, perempuan, pegawai negeri, dan sebagainya,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah harus menyusun sebuah grand design yang workable untuk mengatasi intoleransi dan eksklusivitas. “Ini dimulai dari lingkungan aparatur negara terlebih dahulu dan sektor pendidikan,” tegasnya.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo di sela-sela sidang paripurna MPR RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019—2024, mengakui bahwa pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga ideologi Pancasila dan merawat kebhinekaan selama ini.
Menurutnya pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai salah satu wujud komitmen kuat pemerintah dalam menjaga ideologi Pancasila. “Kolaborasi dan sinergitas antara MPR dengan BPIP akan mengoptimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam mempertahankan ideologi bangsa,” ujarnya.
Menurutnya, segenap komponen bangsa harus memiliki keyakinan tentang kebenaran Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara yang menjadi dasar pijakan dan bintang penuntun yang menjadi kompas kemana arah serta tujuan bangsa dan negara dalam memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari hari.
“Presiden Jokowi jugai telah mengeluarkan Keppres No.24/2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Lahirnya keppres tersebut telah mengakhiri perdebatan kapan sebenarnya Pancasila dilahirkan oleh pembentuk negara,” ujarnya.
Menurutnya, langkah selanjutnya tidak berhenti hanya menjadi dokumen historis, tetapi juga harus dijadikan sebagai dokumen hukum dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara.
Di samping itu, keppres itu juga harus jadi dokumen akademis yang mewarnai proses pendidikan Pancasila di lembaga lembaga pendidikan formal, dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi.
Lebih dari itu, lanjut dia, ke depan perlu punya payung hukum yang kokoh dalam bentuk sebuah UU mengenai pembinaan ideologi Pancasila. Adapun, dari sisi demokrasi, walau sempat diwarnai berita bohong dan ujaran kebencian melalui media sosial, pada umumnya kematangan rakyat Indonesia dalam berdemokrasi semakin baik.
